Breaking News:

Berita Kota Batu

Dinas Pariwisata Kota Batu Rancang Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah

Dinas Pariwisata Kota Batu kini tengah mempersiapkan dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA).

Penulis: Benni Indo | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Benni Indo
Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Arief as Siddiq, Minggu (4/7/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, KOTA BATU - Dinas Pariwisata Kota Batu tengah mempersiapkan dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA).

Pembentukan RIPPDA kabupaten/kota tertuang dalam amanat yang dicantumkan dalam PP nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Ripparnas) 2010-2025.

Kepala Disparta Kota Batu, Arief As Siddiq mengatakan, dokumen tersebut sebagai landasan awal proses penyusunan Ranperda RIPPDA yang akan dilemparkan ke legislatif.

“Dokumen kajian perencanaan RIPPDA bagian dari pembentukan ranperda yang akan disampaikan ke legislatif. Hingga hasil akhirnya berupa Perda,” kata Arief, Minggu (1/8/2021).

Kota Batu memang selalu menonjolkan dirinya sebagai kota tujuan wisata. Dengan adanya RIPPDA, maka pembangunan pariwisata akan lebih terarah. RIPPDA akan menjadi pedoman melakukan penataan, pengelolaan, pemberdayaan serta pengembangan potensi pariwisata secara tepat, terencana dan terukur.

Selain itu pengembangan pariwisata tetap memperhatikan tata ruang. Sehingga nantinya dituntut pula untuk memperhatikan kebijakan yang dituangkan dalam RTRW Kota Batu.

Jasa konsultasi perencanaan review RIPPDA tercantum LPSE Disparta Kota Batu. Pagu anggaran senilai Rp 250 juta bersumber dari APBD 2021. Belanja jasa konsultasi layanan kepariwisataan ini dimenangkan PT Presisitektur Karya Utama dengan harga penawaran sebesar Rp 162,7 juta.

"Kajian ini mereview dokumen perencanaan pada tahun sebelumnya. Harapan kami, akhir tahun 2021 atau awal 2022, dokumen kajian bisa diselesaikan. Selanjutnya dilemparkan ke legislatif untuk pembahasan ranperda," papar Arief.

Baca juga: Pemkot Batu Longgarkan Pajak Pelaku Usaha Pariwisata hingga September 2021

Selama belum memiliki Perda RIPPDA, penataan dan pengembangan kepariwisataan berkiblat pada Perda Kota Batu nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Dengan adanya Perda RIPPDA nantinya, ia berkeyakinan dapat memaksimalkan penataan dan pengembangan kepariwisataan di Kota Batu.

"RIPPDA juga ada kaitannya dengan kebijakan pemanfaatan ruang dan dampak KLHS. Semua terintegrasi dalam pengembangan kepariwisataan berbasis kearifan lokal dan berbasis lingkungan. Kajian ini mencakup aspek tata kelola pemanfaatan ruang, pembangunan kepariwisataan, sosial budaya masyarakat,” tutup mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved