Breaking News:

Berita Nganjuk

Komitmen Percepat Sertifikat Aset Daerah, Upaya Pemkab Nganjuk Legalitaskan Kepemilikan Tanahnya

Pemkab Nganjuk komitmen untuk mempercepat proses legalisasi seluruh aset yang dimiliki.

Penulis: Achmad Amru Muiz | Editor: Ndaru Wijayanto
istimewa
Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi didampingi sejumlah pejabat utama Pemkab Nganjuk saat mengikuti rakor virtual bersama KPK dan BPN terkait tanah aset daerah. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Achmad Amru Muiz

TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - Pemkab Nganjuk komitmen untuk mempercepat proses legalisasi seluruh aset yang dimiliki.

Di mana hingga kini dari 3,234 aset milik Pemkab Nganjuk sebanyak 1.976 di antaranya masih belum bersertifikat.

Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi mengatakan, saat ini ada sebanyak 163 aset milik Pemkab Nganjuk yang dalam proses pengajuan sertifikat ke BPN.

Dia juga mengharapkan aset-aset lain milik Pemkab Nganjuk akan menyusul dalam proses pengajuan sertifikat.

"Yang jelas, kami akan berupaya secepatnya melegalisasi seluruh aset Pemkab Nganjuk. Dan ini sebagai komitmen kami dalam memimpin Pemerintahan Kabupaten Nganjuk," kata Marhaen Djumadi usai rakor bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual, Jumat (6/8/2021).

Seperti diketahui, KPK menggelar rakor dengan menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Rakor tersebut diikuti seluruh Kepala Daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, termasuk Plt Bupati Nganjuk bersama jajaran Pejabat Utama Pemkab Nganjuk.

Dalam paparannya, Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah III KPK, Brigjen Pol Bahtiar Ujung Purnama mengatakan, rakor tersebut untuk menindaklanjuti program pemberantasan korupsi terintegrasi pada pemerintah daerah. Khususnya area pengelolaan barang milik daerah.

Bahtiar meminta kepada kepala daerah bersama BPKAD untuk melakukan identifikasi ulang terkait aset-aset daerah yang dimiliki. Dengan harapan agar dapat mencapai kesepakatan bersama. Terutama terkait sertifikasi aset daerah yang clear and clean.

“Dengan demikian pada tahun 2023 nanti sesuai kesepakatan bersama seluruh aset daerah clear sudah bersertifikat. Dan sudah tidak ada lagi aset-aset lama yang belum tersertifikatkan, kecuali aset penambahan-penambahan baru,” kata Bahtiar Ujung Purnama.

Oleh karena itu, tambah Bahtiar, seluruh Kepala Daerah untuk memperhatikan secara serius terkait legalitas aset daerah yang dimiliki. Dengan demikian nantinya tidak akan ada persoalan terkait aset daerah tersebut di kemudian hari.

"Maka dari itu, aset daerah harus di identifikasi dengan benar dan valid untuk secepatnya disertifikatkan menjadi aset milik Pemerintah Daerah," tutur Bahtiar Ujung Purnama.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved