Breaking News:

Berita Kota Batu

Penyusunan RIPPAR Kota Batu Harus Bisa Menerjemahkan Visi Misi Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Batu harus bisa menerjemahkan visi-misi kepala daerah.

Penulis: Benni Indo | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Benni Indo
Peserta festival layang-layang yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu sedang menerbangkan layangan pada tahun 2020. Acara festival di Kota Batu banyak didatangi wisatawan, baik dari dalam maupun luar daerah. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, KOTA BATU - Pemerintahan Kota Batu tengah melakukan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota (RIPPAR KOTA). Penyusunan tersebut merupakan amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Dalam menyelenggarakan program tersebut, Pemkot Batu melalui Dinas Pariwisata menggandeng perusahaan konsultan.

PT Presisitektur Karya Utama dari Surabaya terpilih menjadi pemenang lelang dengan nilai harga penawaran sebanyak Rp 162.717.500 dari nilai pagu Rp 250 juta.

Tenaga Ahli Wali Kota Batu Bidang Pariwisata, Ahmad Faidlal Rahman menjelaskan, dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 30 Huruf a disebutkan bahwa pemerintah daerah berwenang menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.

“RIPPAR KOTA Batu ini merupakan pedoman utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan. Dokumen ini berlaku selama 15 tahun hingga 25 tahun yang materi muatannya disesuaikan dengan RTRW, RPJPD dan RPJMD Kota Batu,” ujar Faid, Minggu (8/8/2021).

Sebagai dokumen perencanaan, RIPPAR KOTA Batu membahas mengenai empat pilar pembangunan kepariwisataan, yaitu tujuan pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.

Faid memaparkan, materi empat pilar pembangunan kepariwisataan beserta indikator-indikatornya tersebut disesuaikan dan dikontekstualisasikan dengan isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan secara global, nasional dan regional. Serta disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan pariwisata Kota Batu.

“Keberadaan RIPPAR KOTA BATU yang legal sangat dibutuhkan di Kota Batu karena dokumen ini diibaratkan kitab sucinya pembangunan kepariwisataan,” imbuhnya.

Baca juga: Pemkot Batu dan Kejaksaan Negeri Kota Batu Imbau Pengembang Segera Serahkan PSU

Dokumen tersebut akan menjadi pedoman dalam aktivitas pembangunan kepariwisataan Kota Batu bagi para pemangku kepentingan. Lelaki yang juga dosen Manajemen Perhotelan Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya Malang tersebut mengingatkan agar dokumen harus disusun dengan ekstra hati-hati, cermat dan berkualitas, apalagi Kota Batu telah dikenal sebagai kota wisata yang merupakan barometer pariwisata Jawa Timur dan Indonesia.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved