Berita Surabaya

Bila Kualitas Beras Bantuan Kurang Memuaskan, Mensos Risma: Pemda Bisa Minta Ganti Baru

Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta pemda untuk memastikan kondisi bantuan beras laik untuk konsumsi. Apabila kualitas kurang memuaskan, Risma memi

SURYA/BOBBY KOLOWAY
Menteri Sosial Tri Rismaharini saat meninjau stok bantuan untuk masyarakat. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Koloway

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta pemda untuk memastikan kondisi bantuan beras laik untuk konsumsi. Apabila kualitas kurang memuaskan, Risma meminta beras tersebut segera diganti. 

Ini disampaikan Risma saat monitoring pelaksanaan bantuan sosial beras (BSB) untuk masyarakat terdampak pembatasan kegiatan di Surabaya, Senin (9/8/2021). Ia menyebut ada dinamika dalam penyaluran BSB di beberapa daerah. 

Risma menerima laporan beberapa kasus yang menyebut kualitas beras dirasakan kurang memuaskan. Yang mana, BSB melibatkan sejumlah instansi berdasarkan penugasan yang sudah ditentukan.

"Ada beberapa laporan yang mengatakan kualitas beras kurang baik. Sekalipun volumenya kecil, dibanding yang kualitasnya baik," kata Risma di Surabaya, Senin (9/8/2021). 

Apabila hal tersebut ditemukan, maka Pemda diminta segera minta ganti. "Kalau pun ada yang rusak misalnya, langsung diganti dengan yang baru," katanya. 

Untuk BSB 5 kg, misalnya, distribusi menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui dinas sosial.

"Dinas sosial juga berwenang memastikan kualitas beras jenis medium dalam kondisi baik pada saat diterima masyarakat," kata Mensos.

Apabila Dinas sosial menemukan kualitas beras kurang memuaskan, bisa langsung meminta ganti kepada penyedia.

"Dinsos bisa langsung meminta ganti bila beras kurang bagus," kata Risma. 

Sedangkan untuk BSB 10 kg, Kemensos berperan menyerahkan data penerima bantuan kepada Kementerian Keuangan. Untuk penyediaan beras dan penyalurannya dilakukan oleh Perum Bulog. 

Sejauh ini, Risma mengapresiasi atas kerja sama dan sikap responsif pemerintah daerah. Banyak pemda yang telah bersinergi dengan pilar-pilar sosial seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). 

Mereka bergerak cepat mengganti beras yang rusak. Sehingga, masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari beras kualitas baik. 

Untuk diketahui, pemerintah mendistribusikan BSB selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. BSB 10 kg disaluran kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, 10 juta KPM Bantuan Sosial Tunai (BST), dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako. 

Adapun untuk BSB 5 kg disalurkan untuk 5,9 juta pekerja informal di Jawa-Bali yang terdampak PPKM dengan data usulan pemerintah daerah. (bob) 

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved