Breaking News:

Berita Kabupaten Pasuruan

Geger, Cakades di Pasuruan Dapatkan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Padahal Pernah Dipenjara

Geger, calon kepala desa di Pasuruan dapatkan surat keterangan tidak pernah dipidana, padahal pernah dipenjara akibat illegal logging.

Penulis: Galih Lintartika | Editor: Dwi Prastika
Istimewa/TribunJatim.com
Salinan putusan calon kepala desa (cakades) di Kabupaten Pasuruan, Misyanto yang pernah dipidana, Senin (9/8/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Galih Lintartika

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Geger, seorang calon kepala desa (cakades) mendapatkan surat tidak pernah dipidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bangil Pasuruan, padahal pernah dipenjara, Senin (9/8/2021).

Dia adalah Misyanto.

Misyanto juga mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang menerangkan tidak ada catatan atau keterlibatan dalam tindak kriminal.

SKCK dan surat tidak pernah dipidana menjadi syarat mutlak untuk pendaftaran calon kepala desa (cakades) di Kabupaten Pasuruan.

Dalam surat keterangan Pengadilan Negeri Bangil bernomor 1238/SK/HK/07/2021/PN Bil dinyatakan jika Misyanto tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

Selain itu, Misyanto juga tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pegadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum.

Hal ini juga dikuatkan dari SKCK yang diduga dikeluarkan Polres Pasuruan pada tanggal 29 Juli 2021 dengan nomor surat: SKCK/YANMAS/2445/VII/YAN2.3/2021/INTELKAM.

Padahal, Misyanto pernah dipenjara.

Dia pernah tersandung kasus illegal logging atau pencurian kayu.

Baca juga: Bonceng Istri Hamil 8 Bulan, Warga Pasuruan Ini Mencuri Alat Pemeras Tebu di Kecamatan Kalidawir

Hal itu tertuang dalam salinan keputusan yang diduga juga dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bangil bernomor 641/Pid.sus/2017/PN.

Misyanto, warga Desa Lebakrejo dinyatakan bersalah melakukan tindakan pidana akibat perbuatannya mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi surat hasil hutan secara sah.

Misyanto dijatuhi pidana hukuman penjara 1 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 1 bulan.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved