Breaking News:

Berita Jember

Politisi PDI Perjuangan Sampaikan Lima Catatan Kritis di Ranwal RPJMD Jember 2021-2026

Politisi PDI Perjuangan Jember sampaikan lima catatan kritis di Ranwal RPJMD Jember 2021-2026 era kepemimpinan Hendy Siswanto-M Balya Firjaun Barlaman

Penulis: Sri Wahyunik | Editor: Dwi Prastika
Istimewa/TribunJatim.com
Anggota Pansus RPJMD, Edy Cahyo Purnomo memberikan sedikitnya lima catatan terkait isi Ranwal RPJMD Jember 2021-2026, Selasa (10/8/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sri Wahyunik

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Pemerintah Kabupaten Jember bersama DPRD Jember mulai membahas Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021-2026.

Pembahasan Ranwal RPJMD digelar secara maraton selama sepekan di pekan ini, mulai Senin (9/8/2021) hingga Jumat (13/8/2021).

Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Jember mulai menelaah dan mengkritisi isi Ranwal tersebut. Anggota Pansus RPJMD, Edy Cahyo Purnomo memberikan sedikitnya lima catatan terkait isi Ranwal RPJMD tersebut.

Kelima catatan itu adalah:

Pertama, soal banyaknya strategi kebijakan yang tidak nyambung karena tidak mendukung tercapainya misi. Edy mencontohkan, tentang program pengentasan kemiskinan dan investasi.

"Ada tentang mengeliminasi penyebaran paham-paham radikalisme, itu kan tidak nyambung," ujar Edy kepada TribunJatim.com, Selasa (10/8/2021).

Kedua, tentang strategi dan kebijakan yang tidak menjawab permasalahan yang sudah dipetakan sendiri oleh Pemkab Jember. Dia mencontohkan, penanganan stunting, angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).

Ketiga, tidak munculnya strategi kebijakan secara eksplisit soal pertanian (Bab VI di RPJMD). Sementara digambarkan di Bab II tentang PDRB (pertumbuhan ekonomi), PDRB Kabupaten Jember paling besar disumbang sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Baca juga: Petani Kabupaten Jember Sumbang Cabai dan Sayur Mayur ke Pemkab, Gotong Royong Tangani Covid-19

Keempat, Edy menyebut beberapa kebijakan kontradiktif.

"Contoh, mendorong berbagai pelayanan publik ke arah digital agar lebih cepat dan dekat, tetapi ada upaya penataan pusat perkantoran pemerintahan. Ini kan tidak perlu, karena kalau sudah digital layanan publik dapat diakses dari banyak tempat, tidak perlu tersentral. Artinya tidak penting dan cenderung pemborosan anggaran. Apalagi kalau yang dimaksud adalah pemindahan kantor pemkab dan DPRD," tegasnya.

Kelima, menurut Edy di sektor infrastruktur Pemkab Jember masih berbicara tentang infrastruktur konvensional (seperti jalan, jembatan, gedung) belum bicara infrastruktur digital/teknologi informasi.

"Padahal banyak program dan situasi pandemi Covid-19 yang tidak tahu sampai kapan ini menuntut ke sana (teknologi informasi)," tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Karenanya, dia meminta pihak Pemkab Jember yang ikut membahas Ranwal tersebut menjelaskan secara gamblang dan logis. Jika memang tidak nyambung, kata Edy, kebijakan tersebut bisa diubah mumpung masih di pembahasan Ranwal.

RPJMD 2021-2026 merupakan RPJMD di era kepemimpinan Bupati Jember, Hendy Siswanto, dan Wakil Bupati Jember, M Balya Firjaun Barlaman.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved