Breaking News:

Berita Trenggalek

Pengembang Perumahan di Trenggalek Diminta Serahkan Aset Fasilitas Umum ke Pemda

Pemerintah dan DPRD Kabupaten Trenggalek tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sarana, Prasarana, dan Utilitas.

Penulis: Aflahul Abidin | Editor: Ndaru Wijayanto
surya/aflahul abidin
Ketua Pansus 2 DPRD Kabupaten Trenggalek Alwi Burhanudin 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Aflahul Abidin

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK – Pemerintah dan DPRD Kabupaten Trenggalek tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sarana, Prasarana, dan Utilitas.

Inti ranperda itu berisi tentang peraturan yang mewajibkan pengembang perumahan di Kabupaten Trenggalek agar menyerahkan aset fasilitas umum ke pemerintah daerah.

Ketua Pansus 2 DPRD Kabupaten Trenggalek Alwi Burhanudin menjelaskan, masih ada beberapa pengembang di Kabupaten Trenggalek yang tak menyerahkan aset fasilitas umumnya ke pemerintah daerah (pemda).

“Kami belum mendata seberapa banyak pengembang yang seperti itu. Tapi dari laporan yang kami terima, ada yang demikian,” kata Alwi.

Dengan tidak menyerahkan aset itu ke pemda, pengembang yang nakal bisa menjual kembali lahan yang seharusnya menjadi fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh para penghuni perumahan itu.

Dengan adanya ranperda baru itu, kata Alwi, celah bagi pengembang untuk nakal akan lebih sempit.

“Sehingga di kemudian hari, tidak ada lagi pengembang yang misalnya sudah merencanakan membangun fasilitas umum seperti lapangan olahraga atau tempat ibadah, tapi kemudian hari dijual lagi menjadi kapling,” sambungnya.

Alwi menjelaskan, ada beberapa jenis fasilitas umum yang asetnya harus diserahkan ke pemda. Yakni jalan, tempat ibadah, tempat olahraga, area pembuangan sampah, serta penerangan jalan umum di lingkungan kompleks.

Dalam ranperda itu, tak ada pengecualian bagi pengembang agar tidak meyerahkan aset fasilitas umum.

“Semua. Sejauh mereka meminta izin ke pemda, akan terkena peraturan ini,” tutur dia.

Pansus menargetkan, ranperda ini bisa diundangkan menjadi perda pada 2021. Untuk itu, pihaknya akan mengebut pembahasannya dengan pihak-pihak terkait.

“Sampai saat ini tidak ada kendala. Lancar-lancar dalam proses pembahasannya,” tutur dia.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved