Breaking News:

Berita Mojokerto

Pemkot Bebaskan Biaya Perizinan Bagi Pelaku Usaha Kecil di Kota Mojokerto 

Pemerintah Kota Mojokerto membebaskan biaya pelayanan sistem OSS dan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro kecil.

Penulis: Mohammad Romadoni | Editor: Ndaru Wijayanto
SURYA/Mohammad Romadoni
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari saat meninjau kegiatan Jempol Mempesona (Jemput Bola) pelayanan sistem OSS (NIB) bebas biaya, di Kelurahan Sentanan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojoerto, Rabu (18/8/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Mohammad Romadoni

TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO - Pemerintah Kota Mojokerto membebaskan biaya pelayanan sistem OSS dan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro kecil.

Bahkan Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mojokerto memberikan ekstra pelayanan dengan jemput bola yakni mendatangi ratusan pelaku usaha yang dikoordinir di masing-masing kantor kelurahan.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menyatakan pihaknya berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama bagi mereka para pelaku usaha kecil dan menengah di Kota Onde-Onde ini.

Ini disampaikan Ning Ita sapaan Walikota Mojokerto ketika menilik kegiatan Jempol Mempesona (Jemput Bola) layanan sistem OSS (NIB) bebas biaya di Kelurahan Sentanan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojoerto, Rabu (18/8/2021).

"Kita permudah semuanya kalau persyaratannya lengkap maka pendaftaran OSS dan NIB saat itu juga langsung jadi dan terpenting tanpa dipungut biaya," ungkapnya, Rabu (18/8/2021).

Disisi lain, lanjut Ning Ita, bagi pelaku usaha yang telah memiliki NIB secara otomatis menjadi protokol dalam memperoleh bantuan dana bergulir UMKM dari pemerintah.

"Saya yang jamin siapapun yang sudah punya NIB akan menjadi prioritas utama mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM misalnya Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp.1,2 juta dan program UMKM berikutnya nanti," sebutnya.

Menurut dia, pendaftaran OSS nantinya akan memudahkan Pemerintah Daerah guna menentukan sasaran bantuan secara tepat dan efisien. 

"Jadi yang sudah daftar otomatis akan masuk data base dan jika nanti ada bantuan permodalan, pendampingan maupun program perdagangan melalui online penyediaan fasilitas lainnya maka data base ini yang kita pakai sebagai acuan," imbuh Ning Ita.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved