Breaking News:

Berita Kota Batu

Soal Rencana Revitalisasi Pasar Besar Kota Batu, HPP: Sebelum Ada Kejelasan, Tidak Ada Kata Relokasi

Rapat dengar pendapat rencana revitalisasi Pasar Besar Kota Batu, HPP: Sebelum ada kejelasan, tidak ada kata relokasi.

Penulis: Benni Indo | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Benni Indo
Rapat dengar pendapat antara Komisi B dan C DPRD Kota Batu, Pemkot Batu dan para pedagang Pasar Besar Kota Batu membahas kelanjutan rencana revitalisasi pasar, Rabu (18/8/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, KOTA BATU - Komisi B dan C DPRD Kota Batu menggelar dengar pendapat dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskoperindag), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta para pedagang Pasar Besar Kota Batu yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar (HPP), di Gedung DPRD Kota Batu, Jalan Hasanuddin, Rabu (18/8/2021).

Dengar pendapat tersebut membahas rencana revitalisasi Pasar Besar Kota Batu.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu, Bangun Yulianto mengatakan, revitalisasi Pasar Besar Kota Batu menjadi prioritas di antara pembangunan pasar lainnya di Indonesia.

Pasalnya, pembangunan Pasar Besar Kota Batu sudah termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019. Revitalisasi dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan dana APBN sebanyak Rp 200 miliar.

“Sangat prioritas antara pasar di Indonesia. Dalam pembahasan di pusat, pasar-pasar yang lain tidak seintens Pasar Besar Kota Batu. Pemerintah pusat itu ada program pembangunan Universitas Andalas, juga ada pasar di NTT, tapi tidak seperti Kota Batu karena pasar ini masuk di Perpres,” ujar Bangun dalam rapat dengar pendapat, Rabu (18/8/2021).

Bangun menjelaskan, Pasar Besar Kota Batu yang sekarang, sudah tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Pembangunan tidak hanya untuk menopang Perpres, jauh dari itu juga untuk mensejahterakan warga Kota Batu.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pembangunan Pasar Besar Kota Batu telah turun dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Proses selanjutnya, yakni tender terhadap kontraktor yang akan membangun pasar.

Bangun mengatakan, proses tender sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan Pemerintah Kota Batu hanya menyediakan fasilitas lahan serta pembuatan Detail Engineering Design (DED).

“DED belum diserahkan ke DPRD karena masih menunggu final pembahasan di pemerintah pusat bersama Komisi Keselamatan Bangunan Gedung Negara (KKBG). Kalau belum final, nanti akan berpotensi banyak versi,” katanya.

Baca juga: Luhut Apresiasi Tempat Isoter di Kota Batu, Sebut Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 100 Persen

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved