Breaking News:

Berita Kota Blitar

BPKAD Kota Blitar Sebut Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan karena Ada Updating Data di Wajib Pajak

PHRI sambat, BPKAD Kota Blitar sebut kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan karena ada updating data di wajib pajak.

Penulis: Samsul Hadi | Editor: Dwi Prastika
SURYA/Samsul Hadi
Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Widodo Sapto Johanes. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Samsul Hadi

TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Widodo Sapto Johanes mengatakan, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan updating data dari wajib pajak. 

Tim BPKAD Kota Blitar melakukan penilaian data, khususnya untuk bangunan milik masyarakat dan lembaga yang ada perubahan sertifikat. 

Updating data itu meliputi penilaian luas bangunan dan konstruksi di wajib pajak. 

"Ada beberapa masyarakat dan tempat usaha yang terkena penilaian. Dari hasil penilaian itu ada kenaikan PBB," kata Widodo, Kamis (19/8/2021). 

Dikatakannya, BPKAD sudah memberikan surat ke wajib pajak untuk melakukan penghitungan kembali terkait hasil penilaian dari tim BPKAD. 

Wajib pajak diberi kesempatan mengajukan keberatan dan keringanan ke Pemkot Blitar. 

Wajib pajak bisa mengajukan keberatan jika penghitungan dari pemkot dianggap tidak sesuai. 

Selain itu, wajib pajak juga bisa mengajukan keringanan kalau merasa keberatan dengan kenaikan PBB. 

"Mengajukan keringanan, misalnya, hasil penilaian pemkot sudah betul, tapi wajib pajak masih merasa keberatan membayar PBB," ujarnya. 

Baca juga: PBB Naik 3 Kali Lipat, PHRI Ajukan Permohonan Keringanan Pembayaran ke Pemkot Blitar

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved