Berita Madura

66 Desa dan 1 Kelurahan di Sampang Madura Berstatus Kering Kritis

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang, Madura selesai melakukan pendataan wilayah terdampak bencana kekeringan musim ini

Penulis: Hanggara Syahputra | Editor: Januar
TribunJatim.com/ Hanggara
Dampak bencana kekeringan tanaman milik petani di Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan/Kabupaten Sampang, Madura kering, Jumat (20/8/2021). 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNJATIM.COM, SAMPANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang, Madura selesai melakukan pendataan wilayah terdampak bencana kekeringan musim ini.

Pendataan tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan perwakilan dari 14 pihak kecamatan di Kota Bahari.

Hasilnya, tercatat ada puluhan wilayah terdampak kekeringan kritis, bahkan salah satu wilayah perkotaan yakni Kelurahan Gunung Sekar, Sampang berstatus kering kritis.

Kepala BPBD Sampang, Asroni mengatakan, bahwa dari hasil kesepakatan dengan perwakilan kecamatan ada 67 wilayah kondisinya kering kritis.

Puluhan wilayah itu tersebar di 11 kecamatan, sehingga hanya ada 3 Kecamatan yang tidak terdampak diantaranya, Kecamatan Omben, Camplong, dan Ketapang.

Sebab, sumber air di tiga wilayah Kecamatan tersebut memiliki sumber air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

"Dari 67 wilayah terdampak kekeringan berstatus kering kritis meliputi, 66 desa dan 1 Kelurahan," ujarnya.

Menurutnya, pada musim panas kali ini terdapat tiga kecamatan yang seluruh desanya terdampak kekeringan, bahkan statusnya kering kritis.

"Untuk tiga kecamatan itu yakni, Kecamatan Tambelang, Sreseh, Karang Penang total semua desa terdampak kekeringan," terangnya.

Dengan kondisi seperti itu, pihaknya sudah berencana melakukan droping air bersih terhadap masyarakat terdampak kekeringan.

Baca juga: Tetap Kreatif dan Produktif dengan Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G

Tentunya dengan bekerja sama dengan PDAM Sampang dan juga berencana melibatkan pihak ketiga, yakni warga yang memiliki usaha air bersih. 

"Tapi kami anggarannya terlebih dahulu dan musalkan di pemerintah daerah anggarannya tidak cukup, kami ajukan ke BPBD Provinsi," pungkasnya.

Kumpulan berita Madura terkini

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved