Breaking News:

Berita Blitar

Pemkot Blitar Masih Mengkaji Usulan Keringanan Pembayaran PBB dari PHRI

Wali Kota Blitar, Santoso merespons surat permohonan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diusulkan pengurus PHRI Kota Blitar.

Penulis: Samsul Hadi | Editor: Januar
Tribun Jatim Network/Samsul Hadi
Wali Kota Blitar, Santoso, saat ditemui pada Minggu (1/8/2021). 

Ketua PHRI Kota Blitar, Anwar Sani mengatakan PBB Kota Blitar pada 2021 ini naik hampir tiga kali lipat. 

Kenaikan PBB itu sangat memberatkan para pengusaha hotel dan restoran. 

Apalagi, dalam situasi pandemi Covid-19, kondisi pendapatan usaha hotel dan restoran mengalami penurunan drastis. 

Baca juga: Ketakutan Penerjemah ke Soekarno Saat Tahu Pertanyaan Che Guevara Soal Wanita, Sampai Mau Pingsan

"Berdasarkan usulan dari teman-teman pengusaha hotel dan restoran, kami minta keringanan pembayaran PBB ke Wali Kota. Kami merasa keberatan dengan kanaikan PBB," kata Anwar Sani.

Kepala BPKAD Kota Blitar, Widodo Sapto Johanes mengatakan kenaikan PBB karena ada updating data di wajib pajak. 

Tim BPKAD melakukan penilaian data khususnya untuk bangunan milik masyarakat dan lembaga yang ada perubahan sertifikat. 

Updating data itu meliputi penilaian luas bangunan dan konstruksi di wajib pajak. 

"Ada beberapa masyarakat dan tempat usaha yang terkena penilaian. Dari hasil penilaian itu ada kenaikan PBB," kata Widodo. (sha)

Kumpulan berita Blitar terkini

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved