Breaking News:

Berita Trenggalek

Fasilitasi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong, Pemkab Trenggalek Tunggu Tukar Guling Lahan

Fasilitasi warga yang terdampak pembangunan Bendungan Bagong, Pemkab Trenggalek menunggu tukar guling lahan dari KLHK.

Penulis: Aflahul Abidin | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Aflahul Abidin
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Trenggalek, Ramelan, Senin (23/8/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Aflahul Abidin

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Pemerintah Kabupaten Trenggalek memfasilitasi keinginan sebagian warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong di Kecamatan Bendungan, Trenggalek, untuk relokasi tempat tinggal.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Trenggalek, Ramelan menjelaskan, pihaknya telah menyerahkan berkas untuk tukar guling lahan milik Perhutani agar dapat dipakai sebagai permukiman baru bagi warga.

“Intinya kami memfasilitasi warga agar dapat permukiman kembali. (Berkas) sudah sampai di KLHK (Kementerian Lingkungan Hukum dan Kehutanan),” kata Ramelan, Senin (23/8/2021).

Ramelan mengatakan, pihaknya akan secara intensif mengawal agar izin tersebut dapat segera keluar. Caranya, yakni dengan berkomunikasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait.

Meski demikian, pemkab tidak bisa memastikan kapan izin tukar guling lahan tersebut bisa keluar.

Sebab, berdasarkan pengalaman selama ini, butuh proses panjang untuk mengubah lahan hutan menjadi permukiman.

“Contohnya yang tukar guling lahan korban tanah longsor tahun 2006. Itu sampai sekarang belum selesai, baru mendekati clear,” sambung dia.

Meski begitu, pihaknya masih optimistis proses bisa dipercepat karena adanya perubahan beberapa aturan.

Baca juga: Bantu Warga Isolasi, Kontraktor Bendungan Bagong di Trenggalek Salurkan Bantuan Tabung Oksigen

Menurut Ramelan, ada aturan khusus soal tukar guling lahan Perhutani berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja.

“Dengan UU Cipta Kerja ini, ada peluang khusus untuk keperluan proyek strategis nasional. Meski ini memang tidak mudah. Belum ada success story (cerita sukses) untuk hal yang sama seperti ini,” sambung dia.

Sementara itu, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin mengatakan, tidak ada kewajiban dari pemerintah untuk membantu menyediakan tempat relokasi bagi warga. Sebab, sistem ganti rugi lahan sudah ditentukan secara cash and carry.

“Tapi kami proaktif dari awal untuk membantu warga. Pemkab sudah bersurat dan mengirim peta (ke KLHK),” kata pria yang akrab disapa Mas Ipin itu.

Pemkab, kata dia, hanya bersifat memfasilitasi. Sehingga, persoalan tukar guling lahan relokasi menjadi tanggung jawab masyarakat.

“Kami memfasilitasi legalitasnya,” pungkasnya.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved