Berita Malang

MCW Pertanyakan Kelanjutan 2 Kasus Dugaan Korupsi di Kabupaten Malang

Malang Corruption Watch (MCW) mempertanyakan kelanjutan proses penanganan dua kasus dugaan korupsi di Kabupaten Malang.

Penulis: Erwin Wicaksono | Editor: Ndaru Wijayanto
instagram mcwngalam
Tangkapan layar postingan MCW di akun Instagram. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Erwin Wicaksono

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Malang Corruption Watch (MCW) mempertanyakan kelanjutan proses penanganan dua kasus dugaan korupsi di Kabupaten Malang.

Melalui laman Instagramnya @mcwngalam, organisasi non pemerintah penggiat anti korupsi itu menyebut masih belum ada kejelasan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dalam menangani kasus tersebut.

Koordinator MCW, Atha Nursasi menjelaskan kasus yang dilaporka  MCW ke Kejari Kabupaten Malang meliputi dugaan korupsi Tanah Kas Desa di Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso dan dugaan korupsi bantuan sosial pangan non tunai (BPNT) di Desa Selorejo, Kecamatan Dau.

Kata Atha, untuk kasus dugaan korupsi TKD di Desa Ampeldento, MCW awalnya mengetahuinya dari laporan masyarakat kemudian diteruskan kepada Kejari Kabupaten Malang.

Seiring waktu berjalan, MCW mempertanyakan penangana perkara kasus yang mencuat pada tahun 2020 itu.

"Alasan kejaksaan menurut kami tidak fair, menurut kejaksaan, berkas di Ampeldento itu tidak masalah. Sementara yang kami pelajari, dari keterangan warga dan bukti-bukti yang ada, ternyata ada dugaan mengarah pada penyelewengan," sebut Atha ketika dikonfirmasi.

Menurut Atha, status penyewaan TKR tidak jelas. Karena dianggap tidak transparan.

"Karena dianggap tidak transparan tanpa melibatkan BPD (badan permusyawaratan desa). Lalu dikemudian hari sewa tersebut dikerjasamakan. Dari proses itu, akhirnya status pemanfaatan TKD tersebut jadi tidak jelas. Kalau misalkan sewa tidak sesuai dengan tata kelola TKD," jelas Atha.

MCW menilai, kerjasama sewa menyewa lahan TKD harusnya sesuai dengan regulasi Permendagri dan Perbup.

"Jika sewa, kedua belah pihak yang melakukan sewa menemui kesepakatan, pihak ketiga punya kewajiban membayar. Namun yang kami temukan uang sewa tersebut dibayarkan 1 tahun setelahnya ke kas desa. Ini bertentangan dengan Permendagri dan Perbup," ulas Atha.

Bahkan, terkait unsur pidana MCW secara lantang menyebut adanya indikasi suap dalam sewa menyewa lahan kini dijadikan cafe dan obyek wisata itu.

"Ada indikasi suap juga di sana. Ada beberapa perangkat desa menerima uang dari pihak ketiga, dalam kaitannya penggunaan TKD tersebut bisa berlangsung. Akhirnya pihak yang memanfaatkan TKD itu sudah memanfaatkannya menjadi obyek wisata dan masih beroperasi hingga kini," bebernya.

Atha menegaskan temuan-temuan yang ia sampaikan itu harusnya menjadi bahan analisis yang mendalam bagi Kejari Kabupaten Malang.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved