Breaking News:

Berita Malang

Penjelasan Kejari Kabupaten Malang Tentang Penanganan 2 Kasus Dugaan Korupsi yang Disoroti MCW

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang memberikan penjelasan terkait penanganan 2 kasus dugaan korupsi yang disorot oleh Malang Corruption Watch

Penulis: Erwin Wicaksono | Editor: Samsul Arifin
patas.id
ilustrasi korupsi 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Erwin Wicaksono

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang memberikan penjelasan terkait penanganan dua kasus dugaan korupsi yang disorot oleh Malang Corruption Watch (MCW).

Dua kasus tersebut yakni dugaan korupsi Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso dan dugaan korupsi bantuan sosial pangan non tunai (BPNT) di Desa Selorejo, Kecamatan Dau.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kepanjen, Suwaskito Wibowo menjelaskan kelanjutan penanganan kasus tersebut.

Berdasarkan informasi dari jaksa yang menangani, Suwaskito menerangkan kasus dugaan korupsi TKD di Desa Ampeldento, Karangploso sudah selesai. Karena tidak bukti temuan perbuatan melawan hukum.

"Di Karangploso (Desa Ampeldento) kami sudah mengumpulkan bahan keterangan dan wawancara. Akan tetapi setelah kami lakukan secara kerja tim, di situ tidak ditemukan indikasi adanya perbuatan melawan hukum. Karena yang dilaporkan pada saat kami klarifikasi ke lapangan, surat-surat izin (sewa lahan) ada semua," beber Suwaskito.

Baca juga: Kejari Kabupaten Malang Sabet Peringkat Pertama Bidang Tipidum se-Jawa Timur

TKD di Desa Ampeldento tersebut kini secara resmi dan legal dikelola oleh pengusaha yang menjadikan lahan tersebut sebagai cafe.

"Penyewanya adalah NK Cafe. Jadi satu tahun itu sewa tahun selanjutnya itu kerjasama nantinya bagi hasil," terang Suwaskito.

Sementara itu, perihal penanganan kasus dugaan penyelewengan BPNT di Desa Selorejo, Dau, Suwaskito turut memberikan penjelasan.

Suwaskito menegaskan penanganan kasus di Desa Selorejo tersebut masih berjalan.

"Kalau yang di Selorejo beberapa bulan lalu sudah klarifikasi ke lapangan dan kami wawancara," terang Suwaskito.

Suwaskito menegaskan, pihaknya menghormati peraturan PPKM yang melarang pengumpulan orang secara masif. Alhasil, jaksa kembali melakukan pengumpulan informasi lebih mendalam saat PPKM dinyatakan selesai.

"Sementara saat ini kan masih menunggu PPKM. Karena berhubungan dengan masyarakat, mengumpulkan masyarakat pada kondisi seperti ini malah tidak sesuai aturan," tuturnya.

Suwaskito mengungkapkan jika saat ini tahap penanganan kasus masih pada pengumpulan informasi.

"Pada intinya masih belum selesai. Kalau ngomong saksi belum, karena surat perintah tugasnya melakukan wawancara dan mencari dokumen terkait hal tersebut. Kalau nanti ada indikasi ada perbuatan melawan hukum yang menentukan adanya kerugian negara itu di bidang pidana khusus. Kami intelijen membantu supporting data," tegasnya. 

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved