Breaking News:

Berita Tuban

Anggaran PKK Tuban pada Pengesahan Raperda P-APBD 2021 Disorot, Nilainya Rp 600 Juta

Anggaran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tuban pada pengesahan Raperda P-APBD 2021 disorot, nilainya Rp 600 juta. Disebut tidak efektif.

Penulis: M Sudarsono | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/M Sudarsono
Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Miyadi menanggapi anggaran PKK pada Raperda P-APBD 2021, Kamis (26/8/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Mochamad Sudarsono

TRIBUNJATIM.COM, TUBAN - Raperda P-APBD 2021 Kabupaten Tuban disahkan oleh Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky bersama Ketua DPRD Tuban, Miyadi, serta pimpinan DPRD, Kamis (26/8/2021).

Adapun nilai yang disahkan dalam Raperda P-APBD tersebut sejumlah Rp 2,8 triliun. 

Seluruh fraksi di DPRD menyetujui pengesahan Raperda untuk menjadi Perda P-APBD 2021.

Meski begitu, terdapat nilai yang disorot dalam kebijakan anggaran tersebut, yaitu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sejumlah Rp 600 juta.

Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Miyadi mengatakan, anggaran untuk PKK yang diajukan berdasarkan kebutuhan memang realistis.

Ia menyampaikan, karena belum ada kejelasan kepengurusan PKK sampai pendapat akhir dibacakan, maka fraksinya minta anggaran PKK dari Rp 600 juta dikurangi Rp 400 juta untuk digunakan yang lebih urgen.

Sedangkan untuk Rp 200 juta dialokasikan untuk PKK. Sebab, ia yakin pelaksanaan PKK hanya dua bulan di sisa akhir tahun ini.

"Anggaran sebanyak Rp 600 juta untuk PKK tidak akan efektif. Pemangkasan usulan dilakukan karena masih banyak lagi program prioritas yang membutuhkan anggaran," ujar pria yang juga sebagai Ketua DPC PKB Tuban itu.

Baca juga: Cewek Mabuk Menabrak Anggota Polantas Ditetapkan Tersangka, Kini Ditahan di Mapolres Tuban

Sementara itu, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menyatakan, untuk kepengurusan PKK sudah ada dan akan segera disahkan dalam waktu dekat.

Intinya untuk anggaran PKK itu bukan hanya untuk operasional saja, tetapi ada kegiatan-kegiatan PKK sampai di tingkat bawah seperti pendampingan-pendampingan keluarga, pelatihan-pelatihan dan lainnya.

"Anggaran PKK pada P-APBD 2021 tidak untuk operasional saja, tapi juga untuk kegiatan yang lain," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved