Breaking News:

Berita Nganjuk

Percepat Pencairan Dana BKK, Upaya Pemkab Nganjuk Fokus Pembangunan Infrastruktur Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Nganjuk percepat pembangunan fokus pada infrastruktur Desa masuk rencana proyek strategis Selin

Penulis: Achmad Amru Muiz | Editor: Ndaru Wijayanto
istimewa
Plt Dinas PMD Kabupaten Nganjuk, Tri Wahju Kuntjoro (tengah) dalam rapat FGD terkait percepatan pembangunan infrastruktur desa dengan adanya BKK Desa. (ist) 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Achmad Amru Muiz

TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Nganjuk percepat pembangunan fokus pada infrastruktur Desa masuk rencana proyek strategis Selingkar Wilis Selatan.

Hal itu dilakukan dengan mempercepat pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) infrastruktur Desa dan Pengembangan Pedesaan.

Plt Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk, Tri Wahju Kuntjoro mengatakan, pemberian BKK desa kepada desa yang berprestasi. Dengan tujuan untuk percepatan pembangunan infrastruktur, dan masyarakat desa. Terutama untuk Desa berprestasi yang masuk dalam program prioritas pembangunan Selingkar Wilis Selatan.

"Tidak semua desa menerima BKK ini. Makanya kami berharap penggunaan BKK dengan sebaik-baiknya. Dan pengelolaan dan peruntukan BKK harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Daerah, sehingga tidak boleh ada pemanfaatan dana BKK di luar peruntukannya tersebut,” kata Tri Wahju Kuntjoro, kemarin.

Untuk itu, dikatakan Tri Wahju Kuntjoro, Dinas PMD akan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pemanfaatan dana BKK untuk Desa tersebut. Dan apabila ada pelanggaran tentunya akan dilakukan tindakan sesuai mekanisme dan aturan yang ada.

"Oleh karena itu, Desa yang mendapatkan dana BKK harus betul-betul memperhatikan penggunaannya dan tidak boleh melanggar," tandas Tri Wahju Kuntjoro.

Sementara Kepala Bidang Pembangunan dan Kersama Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk, Heny Waskita Rini menambahkan, dana BKK tersebut digunakan untuk percepatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa.

Sedangkan jenis kegiatan yang dapat diusulkan melalui BKK diantaranya infrastruktur transportasi, dan sarana air bersih seperti pembuangan air dan limbah.

Selanjutnya pembangunan penerangan jalan, pembangunan gedung sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan pembangunan infrastruktur lain yang dibutuhkan desa untuk kepentingan masyarakat desa.

Dan sesuai ketentuan, menurut Heny Waskita Rini, penggunaan dana BKK 100 persen. Dengan rincian 95 persen digunakan untuk pembiayaan fisik, sementara 5 persen untuk biaya administrasi program.

"Misalnya untuk penyusunan dokumen, RAB atau rancana anggran biaya, dan dokumentasi dan honorarium pelaksana," tutur Heny Waskita Rini.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved