Breaking News:

Berita Lumajang

Lumajang Tunggu Mensos Risma Usut Kasus Dugaan Sunatan Bansos

Pemerintah Kabupaten Lumajang menangani kasus dugaan sunatan Bansos PKH dan BPNT di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang

Penulis: Tony Hermawan | Editor: Januar
Warta Kota
Ilustrasi uang bansos di Lumajang 

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Tony Hermawan

TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Pemerintah Kabupaten Lumajang menangani kasus dugaan sunatan Bansos PKH dan BPNT di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang.

Belbagai pihak seperti bank penyalur bantuan  dan polisi diminta untuk ikut menyelidiki kebenaran kasus ini. Jika diamati secara seksama kasus tersebut sudah memiliki bukti  kuat. Pasalnya hasil print out rekening para penerima manfaat bantuan menunjukkan ada transaksi janggal. Pemilik e-warung mentransfer ratusan ribu subsidi penerima bantuan tanpa diketahui yang bersangkutan.

Dalam riwayat tersebut tercantum ada 4 nama yang diduga terlibat dalam praktek sunatan Bansos PKH dan BPNT. Yakni Artika, Fadil, Andik, dan Jum. Diketahui Artika merupakan pemilik e-warung, Fadil pendamping penyalur di tingkat desa.

Sedangkan Andik disebut-sebut teman Artika. Namun, hingga kini belum jelas siapa sosok seseorang di balik nama Jum.

Diketahui, dari hasil dugaan menilep bansos selama dalam kurun waktu dua tahun para oknum berhasil mengantongi uang tunai sebesar ratusan juta. Dari PKH saja, kerugian negara yang berhasil dihimpun kurang lebih Rp 142 juta.

Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengaku usai melakukan interogasi para oknum beberapa waktu lalu mengaku geram. Pasalnya, dugaan kecurangan itu memanfaatkan kepolosan warga.

Pertama setiap kali para penerima PKH dan BPNT melakukan transaksi di e-warung tidak pernah mendapatkan struk. Kedua, meskipun Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam bentuk ATM dipegang para masing-masing penerima bantuan, namun pin ATM dikuasai oleh pemilik e-warung.

"Ini merupakan bentuk kecurangan PKH dan BPNT tidak sesuai aturan. Saya minta satu minggu ini pembuktian awal sebagai satu kasus di Sawaran Kulon selesai," katanya.

Selain mengintervensi Polisi, Dinas Sosial, dan pihak bank bergerak cepat, Thoriq juga menyebut telah melaporkan dugaan kasus sunatan Bansos Kementerian Sosial.

Bahkan, dirinya menyebut sudah melakukan komunikasi dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait temuan-temuan pelanggaran di lapangan.

Baca juga: Sosok Kapolri yang Diberhentikan Soeharto, Bermula Bongkar Perkosaan, Pesan Sang Ibu Bikin Tenang

"Saya sudah telfon ke Bu Menteri Tri Rismaharini melaporkan modus-modus yang mungkin bisa menjadi indikasi terjadi di tempat lain. Saya sudah melaporkan kondisi ini, tentu saya menunggu Bu Mensos," ujarnya.

Sementara Bukasan Wakil Ketua DPRD Lumajang berharap jika para oknum terbukti telah melakukan pelanggaran penyaluran PKH dan BPNT agar pemerintah memberi sanksi yang tegas. Tujuannya agar ke depan tidak ada oknum-oknum penyunat dana Bansos di Lumajang.

"Kami minta pemerintah tidak hanya memverifikasi uang yang disunat tapi juga harus memproses oknum biar ada efek jeranya. Karena kalau satu ini lolos bisa jadi contoh yg lain dan itu tidak boleh terjadi," pungkasnya.

Kumpulan berita Lumajang terkini

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved