Breaking News:

Berita Kota Malang

DLH Akui Pembayaran Insentif Pemakaman di Kota Malang Telat 4 Bulan, Ini Alasannya

Dinas Lingkungan Hidup mengakui pembayaran insentif pemakaman di Kota Malang telat selama 4 bulan, begini penjelasannya!

Penulis: Rifki Edgar | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Erwin Wicaksono
Ilustrasi pemakaman - Jenazah pasien Covid-19 (virus Corona) asal Jembawan, Pakis, Malang, dimakamkan di pemakaman umum Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jumat (2/7/2021) sore. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Rifki Edgar

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Pembayaran insentif untuk pemakaman Covid-19 di Kota Malang telat selama empat bulan.

Hal ini membuat tim pemakaman maupun tim penggali kubur belum menerima intensif senilai Rp 1,5 juta itu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Wahyu Setianto mengatakan, telatnya pembayaran insentif dikarenakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) di bulang Januari, Februari, Maret dan April baru selesai pada pertengahan Agustus 2021 yang telah dicairkan.

Sedangkan di Mei, Juni, Juli dan Agustus, hingga sampai saat ini belum bisa dicairkan kepada tim pemakaman maupun ke tim penggali kubur.

"Jadi SPJ yang di empat bulan kemarin itu baru tuntas dua minggu lalu. Sehingga setelah terkumpul semua SPJ, kami baru bisa mengusulkan untuk pencairan yang kedua untuk empat bulan ini," ucapnya saat dihubungi Tribun Jatim Network, Kamis (2/9/2021).

Wahyu mengatakan, adanya uang insentif bagi tim pemakaman ini berdasarkan surat keputusan Wali Kota Malang tentang SOP pemakaman jenazah Covid-19 di tahun 2020.

Di sana juga terdapat alur pemakaman yang melibatkan sejumlah instansi terkait. Mulai dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI/Polri, Dinas Kesehatan Kota Malang, dan lain sebagainya.

Mekanisme pengajuan agar uang intensif ini bisa cair, yang pertama harus melakukan pengajuan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang terlebih dahulu.

Baca juga: Kepala UPT Pemakaman Covid-19 Kota Malang Bantah Adanya Dugaan Pungli yang Disebutkan MCW

Kemudian diajukan ke Wali Kota Malang untuk mendapatkan persetujuan, dan kemudian diberikan ke BKAD untuk proses pencarian.

Dari BKAD tersebut nantinya akan dimasukkan ke rekening DLH, yang kemudian diserahkan ke UPT Pemakaman, sebelum akhirnya diberikan kepada pihak yang berhak untuk menerima.

"Prosesnya memang seperti itu. Memang saat ini kami akui ada keterlambatan. Total dalam empat bulan ini ada Rp 750 juta yang sedang kami ajukan," tandasnya.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved