Breaking News:

Perluasan Obyek Cukai Perlu Dilakukan Tidak Hanya Pada Plastik

Upaya mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional terus dilakukan pemerintah guna memperbaiki outlook defisit, di tengah masa pandemi yang belum berakhi

Penulis: Ndaru Wijayanto | Editor: Ndaru Wijayanto
istimewa
Diskusi media soal Ekstensifikasi Cukai untuk Pemulihan Ekonomi Nasional yang diselenggarakan Forum Diskusi Ekonomi dan Politik, secara virtual Kamis sore, (3/9/2021). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah terus berupaya untuk mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional guna memperbaiki outlook defisit di tengah masa pandemi yang belum berakhir.

Pemerintah menargetkan pendapatan negara hingga Rp 1.743,6 triliun pada APBN 2021. Dari jumlah tersebut, pendapatan cukai ditargetkan mencapai Rp180 triliun atau 10% dari pendapatan negara.

Sementara pada tahun 2019 lalu Pemerintah menetapkan kenaikan target cukai sebesar 6,5% dari tahun sebelumnya, di tahun 2020 naik 9,08%, dan di tahun 2022 mendatang akan mencapai 11,9% dari target di tahun 2021 ini.

Target cukai mengalami peningkatan dan yang paling besar tampaknya akan terjadi di tahun 2022 mendatang.

Kenaikan cukai yang kian tinggi sejalan dengan wacana Pemerintah untuk menetapkan perluasan obyek cukai pada tahun 2022 dengan menambahkan plastik sebagai barang kena cukai.

Sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai diberlakukan hingga tahun 2021 ini, objek barang kena cukai baru terbatas pada tiga jenis barang yaitu etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan produk hasil tembakau.

Selama kurun waktu tersebut pula, pendapatan cukai hasil tembakau mendominasi pendapatan cukai hingga lebih dari 90% setiap tahunnya.

Mengenai wacana cukai plastik, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Nirwala Dwi Heryanto, mengatakan bahwa DPR telah menyetujui cukai kantong plastik, berikut dengan cukai kemasan & wadah plastik, cukai diapers, serta cukai alat makan & minuman sekali pakai.

"Sedangkan penambahan cukai untuk makanan dan minuman berpemanis (MMDK) belum disetujui,” jelasnya dalam diskusi media, Ekstensifikasi Cukai untuk Pemulihan Ekonomi Nasional yang diselenggarakan Forum Diskusi Ekonomi dan Politik, secara virtual Kamis sore, (3/9/2021).

Nirwala mengungkap fakta terkait prevalensi Diabetes Melitus di Indonesia yang meningkat sebesar 30% dalam waktu 2013-2018, serta pertumbuhan obesitas di Indonesia peringkat ketiga tertinggi di negara ASEAN pada rentan waktu 2010-2014, yakni 33%.

“Melihat data tersebut, MMDK berpotensi dikenakan cukai,” jelasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved