Breaking News:

Berita Nganjuk

Cegah Praktik Korupsi di Pemerintahan, Pemkab Nganjuk Maksimalkan Peran APIP

Cegah terjadinya praktik korupsi di pemerintahan, Pemkab Nganjuk memaksimalkan peran APIP (Aparatur Pengawas Itern Pemerintah).

Penulis: Achmad Amru Muiz | Editor: Dwi Prastika
Istimewa/TribunJatim.com
Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi bersama pejabat utama Pemkab Nganjuk saat mengikuti rakor secara virtual bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (4/9/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Achmad Amru Muiz

TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - Pemkab Nganjuk berkomitmen memberantas tindakan korupsi dengan mamaksimalkan peran Aparatur Pengawas Itern Pemerintah (APIP). Ini setelah tingkat kerawanan terjadinya praktik korupsi di lingkup pemerintahan dirasa masih cukup tinggi.

Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi mengatakan, Pemkab Nganjuk senantiasa mendukung penuh langkah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yakni dengan melakukan pembenahan birokrasi bersih tanpa korupsi yang terus dilakukan.

"Untuk itu, dengan memaksimalkan peran APIP, diharapkan terjadinya praktik korupsi di lingkup Pemkab Nganjuk bisa diantisipasi," kata Marhaen Djumadi saat mengikuti Rakor bersama KPK secara virtual, Sabtu (4/9/2021).

Sementara Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Brigjen Pol Bahtiar ujung Purnama mengatakan, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK, ada beberapa strategi yang dijalankan. Yakni penindakan, pencegahan, edukasi dan kampanye.

"Dan satu lagi ditambah dengan peran serta dari masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi oleh KPK," kata Bahtiar Ujung Purnama.

Dari data Tindak Pidana Korupsi (TPK) KPK tahun 2004-2021, menurut Bahtiar Ujung Purnama, bentuk penyuapan merupakan kasus tertinggi yang ditanganinya.

Sesuai data, sudah ada 16 kepala daerah di Jawa Timur yang terjerat kasus korupsi dalam kurun waktu delapan tahun, dari tahun 2014 hingga 2021. Untuk itu, pihaknya meminta angka tersebut untuk berhenti dan tidak boleh bertambah.

Baca juga: Pemkab Nganjuk Targetkan 1.500 RTLH Diperbaiki Setiap Tahun Melalui Program Bedah Rumah

"Cukup di angka 16 itu saja, jangan ada lagi kasus serupa. Baik oligarki maupun non-oligarki," tandas Bahtiar Ujung Purnama.

Untuk itu, dikatakan Bahtiar Ujung Purnama, pihaknya mengingatkan para kepala daerah tentang gaya hidup bisa memicu timbulnya tindakan korupsi. Dengan demikian perlu hati-hati dalam mengelola anggaran daerah.

"Maka hati-hati dalam mengelola anggaran, dan marilah para kepala daerah memperkuat APIP masing-masing untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi," tutur Bahtiar Ujung Purnama.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved