Breaking News:

Berita Kabupaten Malang

KPK Minta Desa di Kabupaten Malang Evaluasi Tata Kelola Keuangan, Transparansi Cegah Disinformasi

KPK meminta desa di Kabupaten Malang evaluasi tata kelola keuangan, sebut transparansi anggaran cegah disinformasi.

Penulis: Erwin Wicaksono | Editor: Dwi Prastika
ISTIMEWA
Ilustrasi KPK - KPK meminta desa di Kabupaten Malang evaluasi tata kelola keuangan, sebut transparansi anggaran cegah disinformasi. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Erwin Wicaksono

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak 378 desa se-Kabupaten Malang untuk melakukan tiga hal penting dalam pengelolaan dana desa.

“Terkait dana desa, tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama terkait regulasi. Apakah sudah ada aturan yang mengatur standar harga untuk desa di seluruh Kabupaten Malang? Kalau belum, pekerjaan rumah untuk Pak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk segera menyusun dan menerapkan standar harga,” ujar Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK, Edi Suryanto dalam keterangan resmi, Senin (6/9/2021).

KPK meminta kepala desa dan camat transparan dalam publikasi terkait APBDes.

Muatan publikasi harus menampilkan fakta kegiatan pembangunan, serah terima bantuan, dan pertanggungjawaban keuangan.

Sarana-sarana seperti balai desa, pos ronda, website, media sosial atau grup WhatsApp warga bisa jadi alat publikasi transparansi anggaran.

Menurut Edi, transparansi akan mencegah disinformasi masyarakat terkait anggaran.

“Itu sumber penyakit dan dapat dijadikan alasan dilaporkan ke pihak berwajib. Apabila upaya publikasi sudah dilakukan, tidak ada alasan untuk masyarakat menjadi tidak tahu,” jelas Edi.

Baca juga: Harga Bahan Pokok di Malang Tunjukkan Tren Penurunan, Cabai Rawit Turun hingga 50 Persen Lebih

Edi mengamanahkan tugas pengawasan kepada Inspektorat serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Terkait fungsi pengawasan, KPK meminta DPMD melakukan penilaian terhadap 4 hal, yaitu ketertiban laporan administrasi, ketertiban keuangan, kondisi fisik bangunan atau jalan, dan laporan pengaduan.

“Memang sulit dihindari, tapi bapak atau ibu kepala desa mohon untuk selalu berbuat yang positif agar menjadi panutan warganya. Jangan sampai karena judi misalnya, membuka celah dan kesulitan bagi bapak ibu sendiri. Hentikan itu semua. Sudah banyak pengaduan yang masuk seperti itu,” tutup Edi.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved