Breaking News:

Berita Surabaya

Mahkamah Konstitusi Putuskan Eksekusi Jaminan Fidusia Hanya Alternatif

Polemik multitafsir atas Putusan Mahkamah Konstitusi No 2/PUU-XIX/2021 mengenai eksekusi jaminan Fidusia akan segera berakhir

Penulis: Sri Handi Lestari | Editor: Samsul Arifin
KOMPAS.COM/Sandro Gatra
ilustrasi MK 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sri Handi Lestarie

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Polemik multitafsir atas Putusan Mahkamah Konstitusi No 2/PUU-XIX/2021 mengenai eksekusi jaminan Fidusia akan segera berakhir.

Dalam Putusan MK No 2/PUU-XIX/2021 halaman 83 paragraf [3.14.3] dengan jelas dikatakan bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dan bukan kewajiban

Putusan MK ini merupakan putusan atas gugatan yang diajukan oleh Joshua Michael Djami mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 15 ayat 2 UU Fidusia . Pegawai perusahaan finance dengan jabatan Kolektor Internal dengan sertifikasi profesi di bidang penagihan meminta kejelasan terkait proses eksekusi objek jaminan fidusia. Permohonan uji materi tersebut merupakan buntut Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019  memang telah melahirkan beberapa tafsiran yang berbeda, ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa Jaminan Fidusia tidak dapat di eksekusi tanpa putusan pengadilan dan ada yang mengatakan bahwa sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Menanggapi hasil putusan MK sendiri, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI Suwandi Wiratno mengatakan pihaknya menghormati dan mengapresiasi putusan yang telah diumumkan oleh MK.

“Dan diharapkan multitafsir eksekusi jaminan fidusia kini menjadi jelas dan eksekusi melalui putusan pengadilan hanya alternatif atau pilihan bagi penerima fidusia,” ujarnya.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Putusan MK No 2/PUU-XIX/2021 halaman 83 paragraf [3.14.3] menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternative yang dapat dilakukan dan bukan kewajiban

Mengutip hasil putusan MK yang diterima Infobanknews, Rabu, 1 September 2021, bahwa dalam pertimbangan hukum selanjutnya MK menyatakan:, “Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur”

Putusan MK No 2/PUU-XIX/2021 menjadi penjelasan pelaksnaan eksekusi Jaminan Fidusia atas Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang sempat menjadi  multitafsir. ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa Jaminan Fidusia tidak dapat di eksekusi tanpa putusan pengadilan dan ada yang mengatakan bahwa sertifikat Jaminan Fidusia

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved