Breaking News:

Berita Politik

Fraksi PKB DPRD Jatim Minta Permendikbud 6/2021 Dicabut, Tegas Lakukan Penolakan

Penundaan pemberlakuan syarat minimal jumlah peserta didik bagi sekolah yang akan mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler, mendapat tang

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Ndaru Wijayanto
TRIBUNJATIM/Yusron Naufal Putra
Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Fauzan Fuadi saat ditemui di Surabaya beberapa saat lalu. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Penundaan pemberlakuan syarat minimal jumlah peserta didik bagi sekolah yang akan mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler, mendapat tanggapan dari Fraksi PKB DPRD Jatim.

Hal itu disambut baik. Sekalipun demikian, F-PKB DPRD Jatim tetap meminta agar ketentuan dalam Permendikbud nomor 6 Tahun 2021 di cabut.

"Kalimat penundaan itu bersayap. Kalau kegaduhan tidak terjadi lagi, Permendikbud sangat mungkin akan diberlakukan lagi. Kenapa tidak lugas dan tegas saja dicabut, klir," ujar Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Fauzan Fuadi, Rabu (8/9/2021).

Pernyataan Fauzan itu, lantaran pihaknya memang telah menyatakan sikap menolak ketentuan tersebut. 

Hal itu lantaran terdapat acuan bahwa syarat bagi sekolah memperoleh BOS reguler yaitu minimal memiliki 60 peserta didik. Regulasi itu memang menuai banyak tanggapan. 

Menurut Fauzan, hal itu sangat meresahkan. Sebab, kata Fauzan, seharusnya mendorong agar sekolah kecil yang notabene biasanya diisi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dapat tumbuh besar dan dapat bersaing dengan sekolah lainnya.

Disisi lain, Fraksi PKB DPRD Jatim juga menangkap aspirasi para guru NU di Jawa Timur, yang juga menolak adanya ketentuan dalam Permendikbud tersebut. Penolakan mereka juga telah disampaikan dari surat pernyataan sikap.

"Fraksi PKB Jatim akan all out melakukan ikhtiar agar Permendikbud tersebut segera dicabut
Itu sangat meresahkan," terang Fauzan.

Bendahara DPW PKB Jatim itu mengungkapkan, pihaknya akan terus menyatakan aspirasi tersebut. Apalagi, kata Fauzan, Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar juga telah menyatakan sikap. 

"Fraksi PKB akan istiqamah membersamai siapapun yang berada dalam server yang sama untuk menolak Permendikbud 6 Tahun 2021, sampai dicabut. Kami akan berdiri dibelakang Ketua Umum PKB, Gus Muhaimin Iskandar, yang dengan lantang pertama kali menolak," lanjutnya.

Seperti diketahui, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim memutuskan untuk menunda pemberlakuan syarat minimal jumlah peserta didik bagi sekolah yang akan mendapatkan BOS reguler. 

Nadiem memastikan bahwa syarat itu tidak akan diberlakukan pada tahun ini maupun tahun depan.

"(Syarat) ini tidak akan diberlakukan tahun ini maupun tahun depan dan akan segera kami melakukan pengkajian ulang," kata Nadiem dalam rapat dengan Komisi X DPR, dikutip dari Kompas.com Rabu (8/9/2021).

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved