Breaking News:

Berita Kabupaten Malang

RPJMD 2021-2026, Menagih Realisasi Janji Bupati dan Wakil Bupati Malang Sanusi-Didik Gatot Subroto

RPJMD 2021-2026, menagih realisasi janji politik Bupati dan Wakil Bupati Malang Sanusi-Didik Gatot Subroto.

Penulis: Erwin Wicaksono | Editor: Dwi Prastika
TRIBUNJATIM.COM/ERWIN WICAKSONO
Bupati Malang, Muhammad Sanusi, dan Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto berfoto bersama seusai berorasi di Pendopo Panji, Kepanjen pada Jumat (26/2/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Erwin Wicaksono

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Janji-janji politik pasangan Bupati Malang, Sanusi, dan Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 hingga 2026.

Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi tak menampik jika saat ini sudah banyak masyarakat yang menagih realiasi janji politik pemenang Pilkada Malang 2020 tersebut.

"Janji politiknya meliputi kesejahteraan masyarakat ini yang sudah ditagih. Lalu pembangunan yang harus dicapai setiap tahun. Harus mulai diaplikasikan," ujar Darmadi ketika dikonfirmasi, Jumat (10/9/2021).

Politisi PDIP ini menjelaskan, RPJMD 2021-2026 merupakan pedoman implementasi janji-janji politik tersebut.

"RPJMD 2021-2026 merupakan implementasi janji politik pasangan Bupati Malang, pak Sanusi dan Wakilnya pak Didik. Ini yang dijadwalkan pada masa jabatan bupati sampai tahun 2024," ujar politisi yang satu partai dengan Bupati Malang, Sanusi itu.

Masyarakat Kabupaten Malang bisa melihat progres realiasi janji politik Bupati Malang melalui indikator-indikator yang tertuang dalam RPJMD.

Baca juga: Pemkab Malang Masih Tunggu Arahan dari Menko Luhut soal Uji Coba Pembukaan Tempat Wisata

"RPJMD memuat indikator-indikator mana saja dari janji tersebut yang harus terwujud. Itu kerangka besarnya untuk dilaksanakan setiap tahapan penentuan anggaran. Tahun ini merupakan tahun pertama, bagaimana mencapai janji politik sebagai sebuah peraturan," jelasnya.

Darmadi mengatakan, RPJMD terbaru akan diundangkan secara resmi dalam waktu dekat.

"Nanti diundangkan secara resmi, harapannya akhir bulan September ini sudah rampung. Sisa waktu November sampai Desember harus terserap. Kata pak bupati harus efektif," ungkapnya.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved