Breaking News:

Berita Pemprov Jatim

Hari Demokrasi Internasional, Wagub Emil Dardak: Pandemi Bukan Penghambat untuk Berpendapat

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjelaskan bahwa pandemi covid-19 bukan penghambat demokrasi. 

Penulis: Fatimatuz Zahroh | Editor: Ndaru Wijayanto
istimewa
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak saat menjadi narasumber pada Diskusi Airlangga yang diselenggarakan BEM Unair bertajuk Reservibilitas Demokrasi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19, yang digelar dalam rangka memperingati Hari Demokrasi Internasional, Rabu (15/09/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Fatimatuz Zahroh

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 bukan penghambat demokrasi. 

Hal itu ia sampaikan pada Diskusi Airlangga yang diselenggarakan BEM Unair Reservibilitas demokrasi Indonesia Pasca Pandemi Covid 19 dalam rangka memperingati Hari Demokrasi Internasional, Rabu (15/09/2021). 

“Pandemi ini sebenarnya bukan hal yang tepat untuk dijadikan alasan membungkam demokrasi, hari ini ruang-ruang daring bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan pendapat,” jelasnya. 

Turut hadir dalam forum virtual tersebut anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi E Fraksi PDIP Deny Wicaksono dan Bambang Budiono Akademisi Fisip Unair. 

Lebih lanjut, Wagub Emil mengungkapkan ada ruang-ruang kebijakan publik yang bisa dikritisi pakar tertentu. 

“Ada ruang-ruang kebijakan publik yang berkaitan erat dengan penanganan covid-19 tentu ini harus orang yang memiliki dasar ilmu pengetahuan terkait kesehatan karena sifatnya medical dan epidemiologic, kita semua tetap bisa masuk di ruang yang lain,” ungkapnya. 

Reservibilitas yang dimaksud, dijelaskan Emil, kalau pada saat pandemi saja dijaga harusnya pasca pandemi akan dijaga juga karena pada saat pandemi proses demokrasi tetap berjalan dengan format-format yang baru.

Dalam kesempatannya, ia juga mengenalkan kanal aduan milik Pemprov Jatim yakni Jatim Cettar. 

“Jawa Timur sendiri telah memiliki kanal aduan namanya Jatim Cettar disini bisa diliat jumlah aduan dan yang ditindak lanjuti, apakah ini berjalan maksimal tentu belum namun ini bagian dari upaya pemprov jatim untuk menuju pemerintah yang menjunjung public partisipation,” tuturnya.

Disisi lain, menurutnya pemerintah ini bukan mengatur kritik saja. Lebih tepatnya mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat.

Diakhir pemaparan, suami Arumi Bachsin ini mengajak organisasi mahasiswa untuk lebih aktif melihat permasalahan di masyarakat khususnya terkait proses demokrasi. 

“Pada saat pandemi seperti ini kita tidak mungkin melakukan demontrasi besar-besaran namun bukan berarti dibungkam, nah ketika ada oknum yang dengan sengaja menghalang-halangi ini perlu diadvokasi oleh organisasi mahasiswa atau yang lain” tutupnya.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved