Breaking News:

Berita Jatim

DPRD Jatim Optimistis Segera Rampungkan Raperda Pemberdayaan Ormas

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan Ormas terus menjadi atensi kalangan DPRD Jatim.

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Januar
TribunJatim.com/ Yusron Naufal Putra
Rapat di DPRD Jatim beberapa waktu lalu 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan Ormas terus menjadi atensi kalangan DPRD Jatim

Terbaru, draft raperda inisiatif dewan itu juga telah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Ubaidillah mengatakan konsultasi tersebut merupakan bagian penting dari pembahasan Raperda Pengembangan Ormas ini. 

"Tujuannya, pertama kita ingin Raperda ini tidak bertentangan dengan regulasi diatasnya. Kita datang ke Kemendagri untuk diskusi," kata Ubaidillah saat dikonfirmasi dari Surabaya, Kamis (16/9/2021). 

Menurut Ubaidillah, pihaknya banyak mendapat masukan terkait pembahasan Raperda tersebut. Politisi PKB itu menyebut, pihaknya bakal segera menindaklanjuti hasil konsultasi ke Kemendagri. 

Tahapan pembahasan bakal terus dilanjutkan agar Raperda ini segera rampung. "Raperda ini diapresiasi oleh Kemendagri, karena juga memuat kearifan lokal Jawa Timur," terangnya. 

Baca juga: Soal Bonus Atlet Berprestatsi di PON XX Papua 2021, Begini Kata Ketua KONI Jatim

Raperda Pemberdayaan Ormas ini selama beberapa waktu terakhir memang menjadi pembahasan di Komisi A DPRD Jatim. Nantinya, Raperda tersebut diharapkan dapat menjadi angin segar buat kalangan ormas. 

Sebab, dalam Raperda tersebut bakal diatur bagaimana ormas dapat memperoleh anggaran pemberdayaan dari Pemprov Jatim yang bersumber dari APBD. 

Ubaidillah mengatakan, secara prinsip semangat yang dibangun dalam penyusunan raperda ini adalah agar ormas dapat berdaya. "Misalnya, untuk pelatihan, penguatan sumber daya dan penguatan kelembagaan," terang Ubaidillah. 

Menurut Ubaidillah, nantinya juga bakal diatur secara detail, baik terkait administratif maupun reward and punishment. "Tapi, sanksinya bersifat administratif, bukan pembubaran ormas. Kita tidak masuk ke itu," ungkapnya. 

Lebih lanjut Ubaidillah mengungkapkan, pihaknya optimistis dapat segera menuntaskan pembahasan untuk kemudian dibawa ke rapat paripurna DPRD Jatim

Dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu, tahapan terkait Raperda ini sudah sampai pada jawaban fraksi-fraksi atas pendapat Gubernur terhadap Raperda Pemberdayaan Ormas. 

"Kita sangat optimis Raperda ini segera selesai. Targetnya bulan ini selesai atau paling lambat bulan depan," pungkasnya. 

Kumpulan berita Jatim terkini

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved