Breaking News:

Berita Malang

Pemkot Malang Keluarkan Kebijakan Relaksasi Pajak

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak

Penulis: Kukuh Kurniawan | Editor: Januar
ISTIMEWA
Ilustrasi- Pemkot Malang keluarkan kebijakan relaksasi pajak 

Laporan wartawan TribunJatim.com, Kukuh Kurniawan

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak.

Yaitu, berupa penghapusan sanksi administrasi pajak bagi wajib pajak yang selama ini menunggak.

Relaksasi pajak itu berupa penghapusan sanksi administrasi pajak daerah dan pajak PBB.

Hal itu tertuang di surat Keputusan Wali Kota Malang Nomor 188.45/304/35.73.112/2021, tentang  Sasaran Dan Penetapan Waktu Pelaksanaan Penghapusan sanksi Administrasi untuk Pajak Daerah.

Baca juga: Kembangkan Wisata Alam Desa, Wisata Alam Lontar Sewu Dapat Juara Dua Tingkat Nasional 

Sementara penghapusan sanksi administrasi untuk PBB perkotaan tertuang dalam surat Keputusan Walikota Malang Nomor; 188.45/305/35.73.112/2021 Tentang Sasaran Dan Penetapan Waktu Pelaksanaan Penghapusan sanksi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan.

Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pajak Asli Daerah Bapenda Kota Malang, Dwi Cahyo mengatakan relaksasi pajak ini bertujuan sebagai stimulan bagi wajib pajak (WP), sehingga meringankan pembayaran tunggakannya.

"Dua SK ini kaitannya dengan WP yang punya tunggakan. Jadi ada tiga kebijakan saat ini. Pertama, ada pengunduran jatuh tempo PBB sampai 31 Oktober yang beberapa waktu lalu dikeluarkan, lalu dua yang baru kali ini untuk relaksasi pajak untuk penghapusan sanksi administrasi dari pajak daerah untuk pajak resto, hotel, hiburan sejak 1998. Dan satunya, untuk penghapusan sanksi administrasi PBB sejak 1994," ujarnya kepada TribunJatim.com, Minggu (19/9/2021).

Perlu diketahui, Pemkot Malang telah mengeluarkan kebijakan relaksasi pengunduran jatuh tempo PBB dari Juli menjadi Oktober. Dengan adanya tambahan dua kebijakan relaksasi pajak kali ini, sebenarnya juga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Apalagi secara umum, tunggakan pajak daerah selama ini telah mencapai Rp 225 miliar akibat adanya kebijakan pendaerahan pada 2013 lalu. Piutang inilah, yang akan dikejar supaya pemerintah daerah mendapatkan sumber dana tambahan untuk pembangunan daerah.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved