Berita Jatim

Dikebut, Pembahasan P-APBD 2021 Jawa Timur Digelar secara Maraton

Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau P-APBD 2021 Jawa Timur digelar secara maraton.

Editor: Dwi Prastika
Istimewa/TribunJatim.com
Suasana penandatangan nota kesepakatan KUA PPAS Perubahan APBD 2021, Selasa (21/9/2021). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Tahapan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau P-APBD 2021 segera dikebut dalam rapat-rapat di lingkungan DPRD Jawa Timur

DPRD bersama Gubernur Jawa Timur telah melakukan penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rapat paripurna pada Selasa (21/9/2021).

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad mengatakan, hal tersebut menjadi dasar untuk pembahasan P-APBD 2021.

"Ini adalah ketentuan, norma yang harus kita lakukan dan penuhi," kata Sadad saat ditemui seusai rapat paripurna

Menurut Sadad, Selasa siang, pihaknya telah melakukan sejumlah pembahasan secara komprehensif di Badan Anggaran atau Banggar. 

"Menjaga koherensi, konsistensi, dokumen perencanaan yang lain yaitu RPJMD, RKPD yang sudah dievaluasi oleh Kemendagri. Dan kita juga membahas KUA PPAS lalu sudah terjadi kesepakatan," tambah politisi Partai Gerindra tersebut. 

Dalam rapat paripurna itu, hadir secara langsung Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa

Sadad melanjutkan, selepas ini pembahasan P-APBD 2021 sudah langsung dilaksanakan secara maraton.

Selama beberapa hari ke depan, pembahasan dilakukan hingga digedok.

"Dimulai dengan nota keuangan dari Gubernur Jawa Timur," terangnya.

Pembahasan yang dilakukan secara maraton, lanjut Sadad, merupakan penyesuaian keadaan terhadap situasi darurat yang terjadi akibat pandemi Covid-19 (virus Corona). 

"Yang paling penting, pembahasan ini tidak melampaui tenggat yang diatur dalam norma, bahwa perubahan APBD itu harus selesai tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Saya kira kita masih dalam koridor itu," ungkapnya. 

Sadad melanjutkan ada potensi yang berasal peningkatan pendapatan terutama yang berasal dari PAD item pajak daerah. Hal itu dinilai, masyarakat Jawa Timur patuh terhadap kewajiban. Sehingga, hal itu nantinya bakal digunakan untuk belanja yang bersifat mandatori atau wajib. 

"Misalnya bagi hasil, karena ada pelampauan target dari PAD dari pajak daerah tentu harus ada yang diserahkan pada pemerintah kabupaten/kota sebagai bagi hasil," ujarnya. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved