Berita Jatim

Lantik Tiga Staf Ahli Gubernur Jawa Timur, Khofifah: Segera Lakukan Koordinasi dan Sinkronisasi

Baru melantik tiga staf ahli Gubernur Jawa Timur, Khofifah: Segera melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD.

Penulis: Fatimatuz Zahroh | Editor: Dwi Prastika
Istimewa/TribunJatim.com
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melantik tiga pejabat staf ahli gubernur dan dua orang pejabat kepala OPD, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (24/9/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Fatimatuz Zahroh

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa akhirnya mengisi jabatan tiga staf ahli gubernur.

Pelantikan tiga staf ahli gubernur itu dilakukan berbarengan dengan pelantikan sejumlah pejabat eselon dua hasil rotasi dan mutasi yang ia lakukan. 

Total ada lima Pejabat Tinggi Pratama atau eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dilantik di Gedung Negara Grahadi Surabaya, termasuk tiga staf ahli gubernur, Jumat (24/9/2021).

Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor: 821.2/4445/204/2021 tanggal 23 September 2021 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan, Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II).

Tiga staf ahli gubernur yang dilantik terdiri dari Dr Andriyanto, SH, M.Kes sebagai Staf Ahli Gubernur Jatim Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Dr Akhmad Jazuli, SH, M.Si sebagai Staf Ahli Gubernur Jatim Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Ir Joko Irianto, M.Si sebagai Staf Ahli Gubernur Jatim Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Kemudian pejabat yang dilantik sebagai rotasi dan mutasi eselon II yaitu Drs Benny Sampirwanto MSi sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jatim, kemudian Dr Hudiyono, M.Si sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jatim.

Pada media, Gubernur Khofifah meminta agar seluruh staf ahli berkoordinasi dan menyinkronkan capaian 11 indikator kinerja utama (IKU) yang notabene menjadi barometer pengukuran capaian kinerja di dalam RPJMD Jatim.

Sebagai informasi, 11 IKU tersebut meliputi kenaikan pertumbuhan ekonomi, indeks theil, indeks gini, persentase penduduk miskin, indeks pembangunan gender, indeks pembangunan manusia, persentase tingkat pengangguran terbuka, indeks reformasi birokrasi, indeks kesalehan sosial, indeks kualitas lingkungan hidup dan indeks risiko bencana.

“Berkaitan 11 IKU ini, saya minta tolong ketiga staf ahli segera melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait, serta BPS Jatim,” jelas orang nomor satu di Jatim itu, Sabtu (25/9/2021).

Baca juga: Kemenkumham Jatim Maksimalkan Layanan, 37 OBH yang Dampingi Warga Miskin Dapat Tambahan Anggaran

Beberapa pekerjaan rumah terkait IKU, Khofifah mencontohkan, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik langsung berkoordinasi berkaitan dengan peningkatan indeks demokrasi.

Sementara Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan melihat kecenderungan menggunakan terminologi SDGs zero poverty dengan indikator-indikator untuk melihat kedalaman dan keparahan kemiskinan. 

“Sekarang ada terminologi yang sedang dilakukan exercise. Kita harus melakukan telaah kaitannya dengan kemiskinan ekstrem. Ini bagian dari pemaknaan terhadap zero poverty di SDGs,” ujar Khofifah.

Oleh karena itu, lanjut Khofifah, hal-hal yang terkait dengan tugas ini dikoordinasikan dengan tim analis di Pemprov Jatim. Selanjutnya dikoordinasikan dengan BPS agar Bappeda Jatim menghitung dengan tepat. Pasalnya, ini berkaitan dengan SDGs sehingga harus proaktif bersama.

“Sektor apa saja? Variabel atau indikator apa? Yang sekarang diusulkan sebagai komponen penentu. Karena ini sesuatu yang sedang dibahas. Saya minta tolong Staf Ahli Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan koordinasi dengan Bappeda, BPKAD, Tim Analisis supaya bisa cocokkan format dengan OPD terkait, khususnya dengan BPS,” tandas Khofifah.

Di sisi lain ia juga meminta agar organisasi perangkat daerah (OPD) memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 (virus Corona) ini untuk melakukan percepatan perbaikan bisnis proses pemerintah melalui transformasi digital pemerintahan. 

Sebab hal tersebut memungkinkan untuk bisa memberikan percepatan layanan, efektivitas, efesiensi dan transparansi cara kerja, serta memberikan quick response (respons cepat) dari seluruh layanan publik.

Transformasi digital, kata dia, tidak hanya akan memberikan manfaat jangka panjang melalui budaya inovasi yang terbangun di mesin birokrasi dan peningkatan efektivitas yang besar, tetapi juga pengambilan kebijakan yang cepat dan tetap berdasarkan data yang bermuara pada pelayanan publik yang lebih baik, serta mendekatkan jarak antara pemerintah dan warganya.

“Transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak. Karenanya, OPD jangan gagap dan gugup dengan hal tersebut. Segera adaptasi dan masuk dalam ekosistemnya agar pelayanan kepada masyarakat semakin lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien,” pungkasnya.

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved