Breaking News:

Berita Kota Malang

Matangkan Dakwaan, Masa Penahanan Dua Tersangka Korupsi di SMKN 10 Kota Malang Ditambah 30 Hari

Untuk mematangkan dakwaan, masa penahanan dua tersangka kasus dugaan korupsi di SMKN 10 Kota Malang ditambah 30 hari.

Penulis: Kukuh Kurniawan | Editor: Dwi Prastika
TribunJatim.com/Kukuh Kurniawan
Penyidik Kejari Kota Malang, Boby Ardirizka Widodo saat ditemui TribunJatim.com, Sabtu (2/10/2021). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Kukuh Kurniawan

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Kasus dugaan korupsi di lingkungan SMKN 10 Kota Malang, mulai masuk ke tahap dua setelah dikeluarkannya P-21 (kelengkapan hasil penyidikan) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang.

Oleh karena itu, pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Kota Malang akan mematangkan dakwaan, sehinga mengajukan perpanjangan penahanan kepada kedua tersangka selama 30 hari, yang seharusnya masa penahanannya telah berakhir pada Sabtu (2/10/2021).

Berkas penyelidikan atas tersangka Kepala SMKN 10 Kota Malang Dwidjo Lelono, dan Wakil Kepala SMKN 10 Malang Bidang Sarana Prasarana (Waka Sarpras) Arif Rizqiansyah, telah dinyatakan lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya.

Namun, pihak JPU mencoba untuk menghindari kesalahan dan pengulangan atas dakwaan, sehingga masih membutuhkan waktu untuk mematangkan dakwaan.

Penyidik Kejari Kota Malang, Boby Ardirizka Widodo mengatakan, untuk saat ini pemantapan dakwaan sudah mencapai 60 persen.

Sisanya adalah memastikan tidak adanya kesalahan, pengulangan serta ketidaksesuaian dalam pembacaan dakwaan.

"Targetnya memang selesai sebelum 30 hari, selama masa penambahan penahanan kedua tersangka. Untuk saat ini, sudah ada 25 saksi termasuk dua saksi ahli yang kami siapkan dan 57 barang bukti berupa dokumen. Hanya tinggal pemantapan dakwaan saja yang belum," ujarnya kepada TribunJatim.com, Sabtu (2/10/2021).

Dirinya juga mengatakan, hingga saat ini, proses pemeriksaan telah final sehingga kemungkinan tidak akan ada pemeriksaan lagi, kecuali ada kebutuhan dari JPU.

Baca juga: Berbekal Rekaman CCTV, Pemkot Malang Buru Pelaku Vandalisme di Rumah Dinas Wali Kota

"Secepatnya memang kami akan segera menyelesaikan pemantapan dakwaan ini. Kami tetap mendakwakan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," bebernya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved