Breaking News:

Berita Sidoarjo

Pemerintah Resmi Alokasikan Dana Rp 500 Juta untuk Insentif Nakes Puskesmas di Sidoarjo

Pemerintah resmi alokasikan dana Rp 500 juta untuk insentif nakes puskesmas di Sidoarjo. Alokasi dana itu masuk dalam pos anggaran di Dinas Kesehatan.

Penulis: M Taufik | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/M Taufik
Anggota Banggar DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso, Senin (4/10/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Taufik

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Kabar gembira bagi tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di puskesmas di Sidoarjo.

Pemerintah telah resmi mengalokasikan dana sebesar Rp 500 juta untuk insentif nakes puskesmas dalam APBD Perubahan 2021 yang digedok beberapa hari lalu.

Alokasi dana itu masuk dalam pos anggaran di Dinas Kesehatan Sidoarjo. Tidak melalui alokasi anggaran untuk panitia atau tim penanganan Covid-19 Sidoarjo.

"Sudah masuk dalam alokasi di P-APBD 2021, dan bisa segera direalisasikan pencairannya kepada para nakes melalui Dinas Kesehatan Sidoarjo," kata Anggota Banggar DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso, Senin (4/10/2021).

Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 17/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19, pemerintah daerah diharuskan menyediakan anggaran untuk insentif nakes daerah dalam rangka vaksinasi.

"Itu ada di pasal 9 ayat 2 huruf a point 4, bahwa dana alokasi umum (DAU), delapan persennya yang direfocusing adalah untuk insentif nakes daerah dalam rangka vaksinasi," jelasnya.

Sebelumnya, Pemkab Sidoarjo juga sudah melakukan refocusing anggaran untuk insentif nakes yang bersumber dari DAU. Nilai anggarannya mencapai Rp 32 miliar. Namun, alokasi anggaran tersebut diberikan kepada nakes yang bertugas di RSUD Sidoarjo.

"Hal ini yang menurut kami kurang pas. Karena dalam aturan tersebut sifatnya untuk nakes daerah yang terlibat vaksinasi, yang dalam hal ini garda terdepannya adalah puskesmas," kata Bangun.

Baca juga: Mantan Kepala Desa di Sidoarjo Dijebloskan ke Bui, Diduga Terlibat Kasus Korupsi Dana APBDes

Bahkan dalam daftarnya, paling atas adalah nakes puskesmas. Sementara petugas RSUD, meskipun ada, urutannya terbilang di bawah petugas puskesmas.

Melihat kondisi itu, Komisi D DPRD Sidoarjo mengeluarkan rekomendasi kepada Pemkab Sidoarjo agar mengalokasikan dana untuk insentif nakes di semua puskesmas yang ada. Akhirnya dialokasikan melalui APBD Perubahan 2021 ini.

"Setelah melalui serangkaian pembahasan, akhirnya muncul angka Rp 500 juta tersebut," ungkap politisi PAN yang juga duduk di Komisi D DPRD Sidoarjo tersebut.

Disampaikan, dana yang dialokasikan untuk insentif tenaga kesehatan di puskesmas itu berbeda dengan anggaran penanganan Covid-19.

"Kalau terkait panitia penanganan Covid-19, memang ada anggarannya, tapi itu saat melakukan tracing saja. Nominalnya pun hanya Rp 200 ribu yang dibagi bersama tim," tandasnya.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved