Breaking News:

Berita Kota Malang

Penerapan Kebijakan Ganjil Genap di Kota Malang, Dishub Siapkan Rambu Lalu Lintas

Terkait penerapan kebijakan ganjil genap di Kota Malang, Dinas Perhubungan menyiapkan rambu-rambu lalu lintas.

Penulis: Kukuh Kurniawan | Editor: Dwi Prastika
TribunJatim.com/Kukuh Kurniawan
Kepala Dishub Kota Malang, Heru Mulyono saat ditemui TribunJatim.com, Rabu (6/10/2021). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Kukuh Kurniawan

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang telah menyiapkan rambu-rambu lalu lintas untuk dipasang di ruas jalan yang akan diterapkan kebijakan ganjil genap.

Kepala Dishub Kota Malang, Heru Mulyono membenarkan hal tersebut.

"Iya memang benar, kami sudah siapkan rambu-rambunya. Tinggal menunggu perintah untuk memasangnya," ujarnya kepada TribunJatim.com, Rabu (6/10/2021).

Dirinya juga mengungkapkan, jumlah dan jenis rambu lalu lintas yang akan dipasang di ruas jalan yang akan diterapkan kebijakan ganjil genap tersebut.

"Sesuai kebutuhan, Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) ada empat buah. Kemudian, rambu terkait larangan masuk dan rambu penunjuk ada 16 buah. Dan rambu tersebut bisa bergerak, sehingga bisa di mobilingkan," bebernya.

Disinggung mengenai berapa titik ruas jalan yang akan diterapkan kebijakan ganjil genap, Heru hanya menjawabnya secara singkat.

"Polresta Malang Kota yang mengerti, berapa titik jalan yang akan diterapkan kebijakan ganjil genap," tambahnya.

Sementara itu, Kapolresta Malang Kota, AKBP Budi Hermanto mengungkapkan, pihaknya masih terus menggodok wacana kebijakan ganjil genap tersebut.

Baca juga: Dahan Pohon Mahoni di Malang Mendadak Patah, Timpa Mobil hingga Alami Rusak Parah

"Itu masih wacana, Kasat Lantas masih mengumpulkan Forum Lalu Lintas. Kita melihat dulu tingkat kemacetan, kapan saja jam-jam kemacetan itu. Kita tinjau dan kita kaji," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga masih memikirkan jalur alternatif bagi masyarakat. Karena seperti diketahui, jalur alternatif dibuat untuk digunakan sebagai kendaraan yang tidak dapat melintas di area jalan ganjil genap.

"Kita harus melihat sarana prasarananya, mendukung atau tidak. Apabila jalan itu rusak, maka tidak bisa dijadikan jalur alternatif," terangnya.

Pria yang akrab disapa BuHer ini juga menambahkan, pihaknya akan kembali melibatkan pakar akademisi serta pelaku usaha, untuk membicarakan terkait wacana penerapan ganjil genap tersebut.

"Kita tidak mau pemberlakuan ini dilakukan secara terpaksa. Kita juga ingin mendengar masukan dan kritikan mereka, gambarannya, serta dampak pemberlakuan ganjil genap dari segi sosial, ekonomi, hingga lainnya," tandasnya.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved