Breaking News:

Berita Malang

Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Ingatkan Kepala Desa Tidak Boleh Terlibat Dalam Kegiatan BUMDEs

Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang akan serius mengawal penerapan PP No. 11 Tahun 2021 dan Permendesa No 3 Tahun 2021 dalam kegiatan Badan Usaha Milik

Penulis: Erwin Wicaksono | Editor: Ndaru Wijayanto
surya/erwin wicaksono
Penandatanganan kesepahaman pendampingan dan pengawalan BUMDes di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang pada Rabu (7/10/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Erwin Wicaksono

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang akan serius mengawal penerapan PP No. 11 Tahun 2021 dan Permendesa No 3 Tahun 2021 dalam kegiatan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes.

Mengacu pada peraturan tersebut, BUMDes harus bebas dari intervensi Kepala Desa dalam setiap kegiatan usaha. Alhasil, Kepala Desa tidak boleh terlibat dalam kepengurusan dan aktivitas BUMDes.

"Kepala Desa sudah tidak boleh masuk dalam kepengurusan BUMDes termasuk dengan perangkatnya. Karena pertanggungjawabannya berbeda," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Edi Handojo usai penandatanganan kesepahaman pendampingan dan pengawalan BUMDes pada Rabu (7/10/2021).

Kendati telah ada aturan yang mengatur, ternyata tidak ada konsekuensi hukum jika ada Kepala Desa maupun Perangkat Desa yang terlibat dalam kepengurusan BUMDes.

Baca juga: Pemkot Malang Berencana Uji Coba Pembukaan Tempat Wisata

"Secara hukum tidak konsekuensinya. Namun di pengurus BUMDes bisa dimusyawarahkan," imbuh Edi.

Menurut Edi, BUMDes wajib mengantongi legalitas dari pihak berwajib dalam melakukan kegiatan bisnis.

Edi menegaskan pihaknya akan melakukan pendampingan bagi BUMDes yang akan mengurus legalitas di Kemenkumham.

Baca juga: Panik Terlibat Laka Lantas, Pengemudi Truk Boks di Malang Tabrak Tiang Telepon Lalu Kabur ke Sungai

"BUMDEs juga harus terdaftar dalam Kemenkumham. Supaya bisa bermitra dengan perseroan terbatas. Ini untuk menyikapi legalitas lembaga saat melakukan investasi. Kami dampingi kami bantu pengisiannya untuk diserahkan ke Kemenkumham. Legalitas  BUMDes bisa digunakan untuk kerjasama," tutur Edi.

Kata Edi, legalitas BUMDEs berimplikasi penting terhadap kelangsungan usaha lembaga tersebut. Terutama pada perjanjian kerjasama.

"Kami memfasilitasi untuk pendampingan saja supaya mereka menjalankannya secara profesional. Untuk ke arah profesional ini butuh ahli ekonomi. Kami siapkan dari perguruan tinggi untuk penataannya,"  ungkapnya.

Terkait bentuk pendampingan, Edi menyatakan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang berkapasitas memberikan pendampingan hukum jika BUMDes terlibat perkara hukum dengan perusahaan lain.

"Kami pendampingan hukum dalam hal kontrak (kerjasama BUMDes dengan perusahaan lain)," tutup Edi.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved