Breaking News:

Berita Nganjuk

RAPBD Perubahan 2021 Mengalami Defisit Rp 337 Miliar, Setelah DAU Nganjuk Turun 3,2 Persen

RAPBD Perubahan Tahun 2021 mengalami defisit Rp 337 miliar, setelah DAU Kabupaten Nganjuk turun sebesar 3,2 persen.

Penulis: Achmad Amru Muiz | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Achmad Amru Muiz
Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono menerima berkas Rancangan APBD Perubahan tahun 2021 dari Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi dalam rapat paripurna DPRD Nganjuk, Kamis (7/10/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Achmad Amru Muiz

TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kabupaten Nganjuk 2021 mengalami defisit sekitar Rp 337 miliar.

Ini setelah nilai Perubahan Anggaran Pendapatan 2021 mencapai Rp 2,44 triliun, sementara Perubahan Anggaran Belanja tahun 2021 direncanakan mencapai Rp 2,77 triliun.

Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi mengatakan, adanya defisit APBD Perubahan 2021 tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Yakni terjadinya penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Kabupaten Nganjuk dari APBN sebesar 3,2 persen.

Di samping itu, sesuai Keputusan Menteri Keuangan, harus ada alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar 8 persen dari DAU.

"Kami harus sesuaikan anggaran yang ada dalam APBD tahun 2021 itu dengan peraturan Kementerian Keuangan sehingga terjadilah defisit dalam PAPBD tahun ini," kata Marhaen Djumadi usai rapat paripurna DPRD tentang penyampaian Raperda PAPBD tahun 2021, Kamis (7/10/2021).

Di samping itu, dikatakan Marhaen Djumadi, adanya kewajiban membayar insentif tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Nganjuk juga menyumbang terjadinya defisit anggaran dalam APBD Perubahan tahun 2021. Ini dikarenakan insentif tersebut harus dibayarkan oleh APBD hingga akhir tahun.

Untuk menutupi defisit anggaran tersebut, menurut Marhaen Djumadi, Pemkab Nganjuk harus melakukan refocusing sejumlah anggaran proyek pembangunan di Kabupaten Nganjuk. Salah satunya anggaran proyek pembangunan Taman Nyawiji, serta sejumlah anggaran proyek lain yang terpaksa ditunda realisasinya tahun ini.

"Itu semuanya akan dibahas oleh Badan Anggaan DPRD bersama Tim Anggaran Eksekutif Kabupaten Nganjuk yang hari ini kami sampaikan dalam rapat paripurna," ucap Marhaen Djumadi.

Baca juga: Inovasi Pencegahan Stunting di Nganjuk Dipresentasikan dalam Top 30 Kovablik Jawa Timur 2021

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono mengatakan, DPRD Nganjuk setelah menerima Rancangan Perda Perubahan APBD tahun 2021 akan segera melakukan pembahasan. Apalagi secara garis besar pembahasan APBD Perubahan tersebut kerangkanya sudah dibahas dalam KUA PPAS APBD Perubahah yang telah disetujui bersama.

"Jadi kami kira dalam pembahasan APBD Perubahan ini tidak membutuhkan waktu panjang karena semuanya secara teknis sudah dibahas oleh komisi-komisi DPRD dan Badan Anggaran DPRD dalam KUA PPAS," kata Tatit Heru Tjahjojono.

Namun yang jelas, tambah Tatit Heru Tjahjono, dengan anggaran yang cukup terbatas karena harus ada alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dan pembayaran insentif tenaga kesehatan, maka pembahasan APBD Perubahan akan fokus pada program infrastruktur dengan anggaran minim.

"Dan komitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nganjuk akan dijaga walaupun dengan anggaran cukup terbatas," tutur Tatit Heru Tjahjono.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved