Breaking News:

Berita Lumajang

Selain Pasokan Kurang, Data Kependudukan Juga Jadi Kendala Vaksinasi di Lumajang

Ketegasan pemerintah menjadikan sertifikat vaksin untuk mendongkrak capaian vaksinasi rupanya tidak terlalu berjalan mulus. Pasalnya, meskipun cara ek

Penulis: Tony Hermawan | Editor: Ndaru Wijayanto
Tribun Jatim Network/Tony Hermawan
Warga berbondong-bondong datang di Puskesmas Rogotrunan, Lumajang, untuk vaksinasi Covid-19, setelah pemerintah setempat memberlakukan sertifikat vaksin menjadi syarat administrasi hingga pengambilan bansos, Senin (4/10/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Tony Hermawan

TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Ketegasan pemerintah menjadikan sertifikat vaksin untuk mendongkrak capaian vaksinasi rupanya tidak terlalu berjalan mulus.

Pasalnya, meskipun cara ekstrem ini efektif membuat masyarakat berbondong-bondong melakukan vaksin, namun tidak lekas mendongkrak angka pencapaian.  

Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kabupaten Lumajang, dr Bayu Wibowo Ignasius mengatakan, capaian vaksinasi dalam pekan ini baru bertambah 24 persen. Padahal, satu vaksinator sehari ditarget melakukan suntik vaksin 200-300 orang.

Penyebab sulitnya mendongkrak capaian vaksin tidak hanya pasokan vaksin yang kurang. Melainkan, juga banyak warga tertolak vaksin karena terkendala Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

Baca juga: Manicu Jadi Berkah Pedagang Buah Dadakan di Lumajang, Pembeli Rata-rata dari Luar Kota

"NIK memang juga jadi masalah. Misalnya kesalahan dalam penginputan data, ada juga NIK yang sudah terpakai oleh orang lain saat dimasukkan dalam sistem. Jadi memang cukup banyak ditemukan kasus demikian, orang antusias akan divaksin tetapi terkendala NIK," kata dr Bayu.

Kepala Dispendukcapil Lumajang Agus Warsito mengakui seiring pemerintah melakukan intervensi, pihaknya cukup banyak menerima laporan pendataan kependudukan.

Setidaknya sampai sekarang ada 3000 laporan masuk terkait validasi NIK. 

Ya dipastikan NIK perakaman yg dipakai, karena NIK perekaman tsb yg sdh terkonsolidasi ke data center. Nah NIK yg satunya dihapus.

Baca juga: Bansos di Lumajang Kembali Ramai, Keluarga Penerima Komplain KKS Dikuasai Pemilik E-Warong

Bisa jadi NIK mmg yg ada di di database kependudukan pusat NIK perekaman yg ada, tapi di database PeduliLindungi NIK yg dipakai akses adalah bukan NIK perekaman.

"Memang cukup banyak laporan ini. Ada yang melaporkan online kurang lebih 1.500 dan dan yang mengirim surat lewat kecamatan 1.200-an orang," ujarnya.

Menurutnya, secara bertahap masalah ini akan segera diselesaikan secara tuntas. Pihaknya melakukan rekapilutasi data kependudukan yang bermasalah untuk segera dilaporkan ke pusat.

"Untuk memudahkan dan supaya tidak terjadi kerumunan, Dispendukcapil sudah membuat surat ke kecamatan, agar penduduk yang NIK-nya tidak terbaca supaya dihimpun by name maupun by address. Selanjutnya kami akan memfasilitasi untuk konsolidasi data secara manual ke Server database ke pusat (Kemendagri)," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved