Breaking News:

Berita Kabupaten Pasuruan

Kejaksaan Negeri Dalami Dugaan Gratifikasi Proyek yang Bersumber dari Pokir DPRD Kabupaten Pasuruan

Kejaksaan negeri mendalami kasus dugaan gratifikasi proyek yang bersumber dari pokok pikiran (pokir) DPRD Kabupaten Pasuruan.

Penulis: Galih Lintartika | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Galih Lintartika
Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, 2021. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Galih Lintartika

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan tampaknya serius menangani kasus dugaan gratifikasi di proyek yang bersumber dari pokok pikiran (pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan.

Informasi yang didapatkan, dalam sepekan kemarin, Korps Adhyaksa sudah mulai memanggil sejumlah saksi. Mulai pelapor, dari kalangan aktivis hingga rekanan-rekanan yang diduga kuat terlibat mengerjakan proyek dari pokir.

"Benar, kami memang dalami kasus pokir. sejumlah saksi kita panggil untuk dimintai keterangan," kata Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Ramdhanu Dwiyantoro.

Ramdhanu Dwiyantoro mengamini memang sudah ada beberapa rekanan atau kontraktor yang dimintai keterangan. Bahkan, ia menyebut, pekan depan akan ada kontraktor lain yang juga akan dimintai keterangan.

"Kami masih pulbaket dan puldata. Kami masih terus mengumpulkan data-data dan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak sebelum nantinya penyidik akan menentukan sikap dalam perkara ini," jelasnya.

Terkait adanya dugaan keterlibatan oknum dewan yang turut serta dalam mengatur teknis hingga menerima fee, Ramdhanu Dwiyantoro enggan menanggapi hal itu.

"Itu sudah masuk ke materi perkara, dan didalami tim penyidik," imbuhnya.

Ramdhanu Dwiyantoro menerangkan, jika ada oknum dewan turut serta mengatur teknis, maupun itu menunjuk rekanan untuk mengerjakan proyek pokir, dan menerima imbalan, itu jelas sudah menyalahi aturan. 

Baca juga: 40 Tahun Jadi Tempat Pembuangan Sampah, TPS di Pasuruan Kini Disulap Menjadi Tempat Wisata

"Jika dinyatakan sudah lengkap, maka pihaknya akan memintai keterangan para oknum dewan yang terkait proyek pokir. Ditunggu saja, jika data sudah lengkap kita akan mengarah pada penyelidikan," tegasnya.

Sekadar informasi, mencuatnya informasi dugaan keterlibatan anggota dewan gratifikasi dan menerima fee dalam proyek pokir itu dari gabungan aktivis Masyarakat Anti Korupsi Anggaran Rakyat (MAKAR).

Gabungan aktivis ini mensinyalir ada anggota dewan yang ikut mengatur proyek-proyek berasal dari pokir dewan dan dikondisikan dengan iming-iming imbalan fee yang dijanjikan oleh kontraktor untuk oknum dewan.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved