Breaking News:

Berita Madiun

Potensi Masih Besar, Pemkab Madiun dan BPJS Akan Sisir Pelaku Usaha untuk Daftar Jaminan Sosial

Pemerintah Kabupaten Madiun beserta BPJS Ketenagakerjaan Madiun akan menyisir perusahaan dan pelaku usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti | Editor: Januar
TribunJatim.com/ Sofyan Arif Candra
Bupati Madiun Ahmad Dawami Meninjau Produk UMKM Kabupaten Madiun 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Pemerintah Kabupaten Madiun beserta BPJS Ketenagakerjaan Madiun akan menyisir perusahaan dan pelaku usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam program perlindungan sosial.

Pasalnya, saat ini baru 13 ribu pekerja di Kabupaten Madiun yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Madiun, Honggy Dwinanda Hariawan, mengatakan saat ini baru 882 badan usaha di Kabupaten Madiun yang mendaftarkan pekerjanya di program perlindungan jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan

Badan usaha yang telah mendaftarkan pekerjanya itu sebagian besar adalah perusahaan skala besar.

"Kita akan sisir tempat usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya terutama badan usaha kecil hingga menengah," kata Honggy, Selasa (12/10/2021).

Baca juga: Tertimpa Crane Saat Mengaitkan Pupuk, Dua Tenaga Kerja Bongkar Muat di Probolinggo Meninggal

Selain itu, Honggy juga mendorong supaya pekerja informal mendaftar dalam program jaminan sosial.

"Potensinya masih besar di Madiun. Pekerja informal juga akan didorong ya. Karena mereka ini dalam bekerja juga ada risiko," lanjutnya.

Namun, ia mengetahui masih banyak pekerja yang belum menyadari pentingnya manfaat jaminan sosial. Terutama pekerja di sektor informal.

Sementara itu, Bupati Madiun, Ahmad Dawami Ragil Saputro, mengatakan akan menyisir perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan

Menurutnya, jaminan sosial tersebut sangat penting untuk melindungi para pekerja.

"Kalau usaha skala besar sudah mendaftarkan pekerjanya ya. Karena itu sudah menjadi komitmen awal dalam menjamin tenaga kerja," jelas Kaji Mbing, sapaan akrabnya.

Ia akan memberikan sanksi kepada perusahaan jika dalam penyisiran nanti ditemukan perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya.

Kumpulan berita Madiun terkini

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved