Breaking News:

Berita Pasuruan

Belum Kantongi Izin, Pengembang Properti GWP Dapat Teguran dari Satpol PP Pasuruan

Kasus pelanggaran peraturan daerah (perda) di Kabupaten Pasuruan tampaknya sudah menjamur. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pasuruan

Penulis: Galih Lintartika | Editor: Ndaru Wijayanto
SURYA/GALIH LINTARTIKA
Perumahan GWP yang diduga kuat belum melengkapi dokumen perizinan dan administrasi. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Galih Lintartika

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Kasus pelanggaran peraturan daerah (perda) di Kabupaten Pasuruan tampaknya sudah menjamur.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pasuruan kembali memberikan teguran keras terhadap pengembang properti yang nakal.

Teguran ini dilayangkan ke pengembang property, Grand Wisata Prigen (GWP) di Desa Sukoreno, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.

GWP dianggap belum melakukan kewajibannya untuk melengkapi perizinan yang harus dimiliki dalam membuat usaha perumahan ini.

Kepala Satpol PP Kabupaten Pasuruan Bakti Jati Permana mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat teguran ke pengembang.

"Kita sudah melayangkan panggilan ke pihak pengembang perumahan (GWP). Intinya pemanggilan untuk klarifikasi terkait peruntukkan lahan serta izin lainnya. Tapi rupanya tidak dihiraukan," katanya, Rabu (13/10/2021).

Baca juga: Terlibat Kasus Skimming ATM di Kota Pasuruan, Dua WNA Asal Bulgaria Dicokok Polisi

Bakti menjelaksan, Satpol PP akan kembali mengirimkan surat panggilan untuk klarifikasi dalam jangka waktu dekat ini.

"Akan kita jadwal ulang untuk melayangkan surat pemanggilan ke pihak GWP. Semoga pengembang kooperatif," lanjutnya 

Ia menyebut, jika memang bisnis property tersebut tidak sesuai dengan tata ruang, pihaknya akan memberikan sanksi dan melimpahkan perkara itu ke aparat penegak hukum (APH). 

Baca juga: Tidak Bisa Tunjukan Bukti Vaksin, 7 Orang Diamankan Satpol PP dari Tempat Karaoke di Kota Mojokerto

Eddy Supriyanto, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan, Kabupaten Pasuruan membenarkan sampai saat ini pihaknya belum menerima pengajuan berkas perizin dari GWP

"Kalau pun ada izin tentunya tercatat. Kemungkinan hanya izin SOS saja. Kami belum menerima berkasnya," tambah dia.

Dia mengaku akan koordinasi dengan Satpol PP untuk menindaklanjuti pengembang yang tidak tertib administrasi ini. "Kewenangan menindak di Satpol PP," urainya.

Andre Manager Umum GWP menyatakan pihaknya sudah mengajukan perizinan ke dinas perizinan. "Kita sudah mengajukan izin ke dinas perizinan, masih proses," imbuhnya.

Baca juga: Bangunan Ruang Arsip PUPR di Gayungan Surabaya Terbakar, PMK Kirim 14 Mobil, Nihil Korban Jiwa

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved