Breaking News:

Berita Sidoarjo

Pungutan untuk PTSL Maksimal Rp 150.000, Dewan Usul Tambahan Insentif

Proses pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sedang banyak diperbincangkan di Sidoarjo.

Penulis: M Taufik | Editor: Januar
Tribunjatim.com/ M Taufik
Komisi A DPRD Sidoarjo saat hearing dengan perwakilan paguyupan Kepala Desa, Rabu (13/10/2021) 

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, M Taufik

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO  - Proses pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sedang banyak diperbincangkan di Sidoarjo.

Apalagi, setelah ada beberapa kepala desa (kades) tersandung hukum akibat program ini.

Komisi A DPRD Sidoarjo pun ikut bergerak. Mengantisipasi mogoknya para kades dalam mensukseskan program ini karena takut kesandung persoalan hukum.

"Kami sengaja mengundang para kades untuk membahas persoalan ini. Jangan sampai program PTSL di Sidoarjo tidak berjalan gara-gara kades dan perangkat ketakutan," kata Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan.

Dalam pertemuan ini, para kades pun mengadukan sejumlah keluhannya. Termasuk aturan hanya boleh mengut dana maksimal Rp 150 ribu dari pemohon. Itu berdasar SKB tiga menteri tahun 2017.

Uang itu pun untuk beli materai, foto kopi, patok dan sebagainya.

"Padahal, dalam pengurusan PTSL ada sejumlah persyaratan administratif yang perlu diurus terlebih dahulu sebelum masuk ke PTSL," kata Kades Sumorame.

Baca juga: Puluhan Pedagang di Kota Blitar Ikuti Tes Swab Antigen, Disiplinkan Protokol Kesehatan di Pasar

Dari hasil pertemuan itu, Komisi A DPRD Sidoarjo memberikan sejumlah masukan agar implementasi PTSL bisa optimal dan para Kades juga tenang dalam menjalankan pemerintahan.

Komisi A juga memandang perlu dibentuk panitia yang khusus membantu mengurus PTSL. Panitia itu juga bisa diberi honor swadaya masyarakat. Sehingga panitia juga bukan dari perangkat desa.

"Kami juga merekomendasikan ada semacam insentif untuk perangkat desa, agar kebutuhan tercukupi dan tidak perlu memungut uang kepada pemohon di luar ketentuan," ujar Wawan, panggilan Sullamil Hadi Nurmawan.

Permasalahan waktu pengurusan yang terlalu cepat juga perlu menjadi perhatian. Waktu yang sempit membuat perangkat desa tergesa-gesa mengurus PTSL. Hal itu tidak sedikit membuat perangkat desa lalai dengan sejumlah prosedur yang ada.

Menurut Wawan, perlu banyak penyempurnaan dalam realisasi program ini. Termasuk waktu dan sebagainya. Agar program PTSL di Sidoarjo berjalan maksimal.(ufi)

Kumpulan berita Sidoarjo terkini

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved