Breaking News:

Berita Sidoarjo

Kades Klantingsari Sidarjo Diringkus Saat Terima Uang Pungli PTSL

Wawan Setyo Budi Utomo, Kepala Desa (Kades) Klantingsari, Kecamatan Tarik, Sidoarjo terus menunduk saat di Polresta Sidoarjo, Kamis (14/10/2021)

Penulis: M Taufik | Editor: Januar
Tribunjatim.com/ M Taufik
Polisi saat membeber tersangka pungli PTSL di Sidoarjo 

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, M Taufik

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Wawan Setyo Budi Utomo, Kepala Desa (Kades) Klantingsari, Kecamatan Tarik, Sidoarjo terus menunduk saat di Polresta Sidoarjo, Kamis (14/10/2021).

Pria 45 tahun yang tinggal di Dusun Bokongisor, Desa Klantingsari itu resmi jadi tersangka dan harus meringkuk di dalam penjara akibat perbuatannya.

Dia melakukan pungutan liar (pungli) terhadap warga yang mengajukan pengurusan sertifikat tanah melalui program PTSL (Pendaftaran Yanah Sistematis Lengkap) yang digelar di desanya.

Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Tim satgas Saber Pungli unit Tipikor Satreskrim Polrestra Sidoarjo itu terjadi 7 Oktober lalu, sekira pukul 19.20 WIB lalu.

Saat itu Kades Wawan tertangkap tangan ketika menerima uang pungli dari empat orang warga.

Modusnya, tersangka melakukan penarikan biaya pembuatan surat kepemilikan hak bagi warga pemohon PTSL Desa Klantingsari berupa surat keterangan jual beli, waris, dan surat keterangan hibah.

"Saat OTT di rumah tersangka, petugas mendapati uang tunai senilai Rp 7.250.000, dan Rp 1.500.000," kata Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro.

Selain itu, petugas juga menyita beberapa barang bukti. Termasuk handphone, beberapa berkas, printer, stempel, dan sebagainya.

Dalam praktiknya, pelaku menunjuk staf administrasi pemerintahan desa untuk membuat surat kepemilikan bagi warga yang belum punya alas hak. Kemudian dalam prosesnya warga dibebani untuk membayar biaya yang telah ditentukan oleh tersangka.

Tarifnya, surat keterangan Hibah tersangka meminta biaya sebesar Rp 350.000, surat keterangan waris sebesar Rp 850.000, dan surat jual beli sebesar 5 persen dari nilai jual beli tanah.

Baca juga: Segera Tuntaskan Raperda Pemberdayaan Desa Wisata, DPRD Jatim Target Tahun Ini Rampung

Sebelum proses pengurusan PTSL berjalan, para pemohon yang belum mempunyai bukti kepemilikan tanah terlebih dahulu diminta untuk menemui tersangka. Dalam pertemuan itulah transaksi dilakukan.(ufi)

Kumpulan berita Sidoarjo terkini

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved