Breaking News:

Berita Madura

Pembebasan Lahan Normalisasi Sungai di Sampang Tak Kunjung Rampung, BBWS Brantas Beri Tanggapan

Pelaksanaan proyek normalisasi sungai Kamuning di Kabupaten Sampang, Madura sudah berjalan sejak tiga tahun yang lalu, Jumat (15/10/2021).

Penulis: Hanggara Syahputra | Editor: Ndaru Wijayanto
TRIBUNJATIM/Hanggara Pratama
Sejumlah warga Desa Pasean, Kecamatan/Kabupaten Sampang, Madura saat memblokade realisasi pembangunan normalisasi Sungai Kamuning di area desa setempat, Rabu (13/10/2021). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Hanggara Pratama

TRIBUNJATIM.COM, SAMPANG - Pelaksanaan proyek normalisasi sungai Kamuning di Kabupaten Sampang, Madura sudah berjalan sejak tiga tahun yang lalu, Jumat (15/10/2021).

Namun, untuk pembebasan lahan terdampak hingga saat ini tidak kunjung rampung, bahkan tidak ada kejelasan sehingga menimbulkan permasalahan dengan warga.

Terbukti, beberapa hari terakhir sejumlah warga di Desa Pasean, Sampang nekat memberhentikan pelaksanaan proyek pemasangan sheet pile sebagai bentuk protes.

Menanggapi hal itu, Direksi Lapangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Moh Bisri mengatakan, dalam hal ini BBWS membantu Pemerintah Daerah dalam mendanai pembebasan lahan, karena sudah kehabisan anggaran.

Baca juga: Pengemudi Ngantuk Berat, Mobil di Ponorogo Terbalik Tabrak Median Jalan Lalu Hantam Pengendara Motor

Menurutnya, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sampang mengajukan anggaran ke BBWS dan saat ini dananya sudah turun.

"Akan tetapi masih ada beberapa proses yang harus dilakukan termasuk berkaitan dengan penentuan lokasi (Penlok) dan syukur sudah di tanda tangani oleh Gubernur," ujarnya.

Baca juga: Bocah di Madiun Disebut Dihamili Makhluk Halus, Hasil Tes DNA Ungkap Fakta Sebenarnya

Sehingga kata Moh Bisri, untuk saat ini tergantung pihak Pemerintah Daerah dan BPN.

Pihaknya berharap agar segera merealisasi pengadaan lahan proyek normalisasi kali kemuning, khususnya pembebasan lahan yang di Desa Pasean.

Ia menambahkan, saat anggaran sudah masuk ke Daerah dan proses Penlok sudah terbit, pihak BPN seharusnya segera membentuk satgas A dan satgas B untuk pengadaan lahan.

Baca juga: Berawal dari Kecelakaan, Penjual Nasi Goreng di Kota Malang Masak Pakai Bantuan Robot, Ramai Pembeli

“Sebenarnya dari pihak Pemerintah Daerah sudah melakukan Penlok cuma karena keterbatasan anggaran sehingga dialihkan ke BBWS," tuturnya.

"Namun Kanwil BPN Provinsi masih memerlukan beberapa ijin yang banyak memakan waktu sehingga proses pembebasan menjadi molor,” imbuhnya.

Untuk diketahui, proyek normalisasi kali kemuning sudah berjalan selama tiga tahun dengan total lahan terdampak sekitar 70.111,48 meter persegi atau 7,01 hektar.

Kemudian untuk luas bangunan terdampak sekitar 2.897,73 meter persegi atau 0,29 hektar. 

Sedangkan dari total keseluruhan area terdampak hingga saat ini baru sekitar 10.147 Meter persegi yang sudah dibebaskan, dan itupun lahan tanpa bangunan.

Baca juga: Takuti Korban Sedang Diikuti Hantu, Perempuan di Surabaya Bawa Kabur Emas Senilai Ratusan Juta

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved