Breaking News:

Berita Kabupaten Mojokerto

DAK Nonfisik Pelayanan Adminduk Dispendukcapil Dihapus, Pelayanan Adminduk di Mojokerto Gratis?

Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik pelayanan adminduk Dispendukcapil dihapus, pelayanan adminduk di Kabupaten Mojokerto tetap gratis?

Penulis: Mohammad Romadoni | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Mohammad Romadoni
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Mojokerto, Jalan RA Basuni, Kecamatan Sooko, Sabtu (16/10/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Mohammad Romadoni

TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Mojokerto dipastikan tidak mendapat dana operasional khusus untuk pelayanan administrasi kependudukan (adminduk). 

Ini menyusul kebijakan pemerintah pusat yang menghapus Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik layanan adminduk tahun 2022.

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto, Bambang Wahyuadi mengatakan, DAK nonfisik pelayanan adminduk memang tidak dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022. 

"Jadi memang DAK nonfisik untuk pelayanan adminduk tahun depan sudah tidak ada, akan tetapi nantinya akan dibebankan pada pemerintah daerah masing-masing," ungkapnya kepada Tribun Jatim Network, Sabtu (16/10/2021).

Bambang menyebut, sesuai surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/11932/Dukcapil terkait pendanaan pelayanan adminduk tahun 2022 (DAK nonfisik) tidak dianggarkan dalam APBN. 

Menindaklanjuti hal itu, pihaknya telah berkirim surat pada Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati terkait penghapusan DAK nonfisik pelayanan adminduk yang tadinya bersumber dari APBN akan dilimpahkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto. 

Pihaknya juga belum dapat memastikan penghapusan DAK nonfisik ini akan berpengaruh terhadap pelayanan adminduk tanpa dipungut biaya atau tidak. 

Sebab, dikhawatirkan jika DAK nonfisik ini ditiadakan berpotensi menghambat keberlangsungan pelayanan adminduk terhadap masyarakat.

Baca juga: Gerebek Rumah Kos di Mojokerto, Polisi Ciduk Pasangan Bukan Suami Istri dan Sita Puluhan Botol Miras

"Kita belum tahu DAK nonfisik pelayanan adminduk tahun 2022 nantinya akan dianggarkan atau tidak, lantaran itu kebijakan anggaran dari pemerintah daerah," jelasnya.

Pemerintah daerah, dalam hal ini eksekutif maupun legislatif dapat mengalokasikan DAK nonfisik adminduk dari APBD Tahun 2022 guna mendukung keberlangsungan pelayanan adminduk.

Adapun anggaran yang diperuntukkan untuk pelayanan adminduk sekitar Rp 2 miliar.

"Anggaran DAK nonfisik pelayanan adminduk kurang lebih sekitar Rp 2 miliar," ucap Bambang.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved