Breaking News:

Berita Mojokerto

Bupati Mojokerto Sebut DAK Pelayanan Adminduk Disuntik Dana ABPD Tahun 2022

Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati memastikan bakal mengalokasikan Dana Operasional Khusus (DAK Non Fisik) pelayanan Administrasi Kependudukan (Admind

Penulis: Mohammad Romadoni | Editor: Ndaru Wijayanto
TribunJatim.com/Mohammad Romadoni
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati usai mengikuti rapat koordinasi bersama Satgas Covid-19 pusat secara virtual di Gedung SBK, Pemkab Mojokerto, Sabtu (31/7/2021) sore. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Mohammad Romadoni

TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO - Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati memastikan bakal mengalokasikan Dana Operasional Khusus (DAK Non Fisik) pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil). 

Ini menyusul surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/11932/Dukcapil terkait pendanaan pelayanan Adminduk dari DAK Non Fisik Tahun 2022 yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Sebagaimana disebutkan dalam poin kedua surat tersebut alokasi anggaran pelayanan Adminduk yang memadai akan dibebankan pada masing-masing Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Ikfina Bupati Mojokerto mengatakan pihaknya akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 untuk mencover DAK non fisik pelayanan Adminduk tersebut.

Baca juga: Geger Penjual Bakso di Kota Malang Tewas Tak Wajar di Kawasan Kolam Renang Stadion Gajayana

"Ya segera kita menata lagi anggarannya karena dana DAK dalam bentuk non fisik (Pelayanan Adminduk) sudah tidak diberikan lagi yang intinya kita melaksanakan sesuai instruksi," ungkapnya, Senin (18/10/2021).

Dia menyadari kemungkinan anggaran DAK non fisik pelayanan Adminduk yang dihapus dari APBN itu lantaran digunakan untuk keperluan pemulihan ekonomi Nasional dalam situasi Pandemi Covid-19.

"Ya tetap kita laksanakan karena jangan sampai pelayanan masyarakat terkait Adminduk menjadi kendala dan terhambat hanya gara-gara itu," jelasnya.

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto, Bambang Wahyuadi menjelaskan DAK non fisik ini digunakan untuk pengadaan di antaranya 
tinta cetak e-KTP, KIA (Kartu Identitas Anak),  inovasi pelayanan Adminduk dan lainnya.

Sedangkan, anggaran DAK non fisik pelayanan Adminduk yang diterima Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto dalam satu tahun yakni sekitar Rp.2 miliar sampai Rp.2,6 miliar.

"Rincian penggunaan dana DAK ini untuk mendukung pelayanan Adminduk seperti pengadaan tinta cetak e-KTP, KIA dan inovasi-inovasi yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat jemput bola," ucap Bambang.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved