Breaking News:

Berita Mojokerto

Satpol PP Segel Proyek Bangunan Ruko Ilegal di Kota Mojokerto

Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto menyegel proyek bangunan ruko Ilegal di Jalan Mojopahit Nomor 26 lantaran belum

Penulis: Mohammad Romadoni | Editor: Januar
TribunJatim.com/ M Romadoni
Petugas Satpol PP menyegel proyek bangunan ruko tak berizin di Jalan Mojopahit, Kota Mojokerto, Senin (18/10/2021). 

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, M Romadoni

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto menyegel proyek bangunan ruko Ilegal di Jalan Mojopahit Nomor 26 lantaran belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Senin (18/10/2021).

Kabid Trantib Satpol PP Kota Mojokerto  Fudi Harijanto mengatakan penyegelan terpaksa dilakukan lantaran pemilik bangunan bernama Ismadi warga Jalan Wates, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Sebab, pemilik ruko tak menghiraukan tiga kali surat teguran agar yang bersangkutan mengurus IMB sebelum melakukan pembangunan ruko tersebut.

Pembangunan ruko seluas 15 meter x 8 meter itu melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 65 dan Nomor 5 Tahun 2017 tentang pembangunan gedung.

"Kami sudah melayangkan tiga kali surat teguran jadi yang bersangkutan belum mengantongi izin dan melanggar dua Perda," ungkapnya, Senin (17/10/2021).

Fudi menyebut pemilik bangunan sudah diberi kelonggaran waktu selama tiga pekan untuk mengurus perizinan. Justru pemilik mengabaikan sehingga DPMPTSP Kota Mojokerto meminta Satpol PP
untuk menertibkan pendirian bangunan tidak berizin tersebut.

"Bangunan ruko untuk sementara ditutup  sampai yang bersangkutan mengurus izin IMB," jelasnya.

Petugas memasang garis segel di depan bangunan ruko dan menghentikan pekerjaan pembangunan. Sebelumnya, bangunan ini adalah rumah tinggal yang belum mengantongi izin IMB dan kini akan difungsikan sebagai ruko.

Baca juga: Peternak Ayam Petelur Tulungagung Menuju Sakaratul Maut, Keluhkan Minimnya Bantuan Jagung

Selain penegakan Perda, penertiban bangunan liar iini juga sebagai antisipasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perizinan.

"Segel kita buka jika yang bersangkutan sudah mengurus izin IMB dan jika ada perubahan fungsi dari rumah tinggal menjadi ruko seharusnya juga dilengkapi HGB," ucap Fudi. (don/ Mohammad Romadoni).

Kumpulan berita Surabaya terkini

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved