Breaking News:

Berita Kota Madiun

Wali Kota Maidi Dukung Pengusutan Kasus Dugaan Korupsi PDAM Kota Madiun, DPRD Minta Saksi Kooperatif

Wali Kota Maidi mendukung pengusutan kasus dugaan korupsi di PDAM Kota Madiun, sementara DPRD meminta para saksi untuk kooperatif dalam penyidikan.

TribunJatim.com/Sofyan Arif Candra
Wali Kota Madiun, Maidi, saat ditemui di Depan Balai Kota Madiun, Jalan Pahlawan Kota Madiun, Selasa (26/10/2021). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Wali Kota Madiun, Maidi mendukung langkah hukum pengusutan kasus dugaan korupsi PDAM Tirta Taman Sari yang saat ini ditangani Kejaksaan Negeri Kota Madiun. 

Maidi menegaskan jika ada staf maupun pejabat PDAM yang terbukti ikut andil dalam kasus pemotongan gaji tenaga harian lepas, oknum tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum.

"Kalau terbukti dan pelaku ada di sana (PDAM). Pelaku akan diberi sanksi juga. Kalau pelanggarannya berat, ya sanksinya berat (pecat)," kata Maidi kepada wartawan di Balai Kota Madiun, Selasa (26/10/2021).

Maidi menyampaikan, saat ini masih menunggu hasil penyidikan dari Kejari Kota Madiun. 

Termasuk untuk mengetahui berapa banyak tenaga harian lepas yang honornya dipotong dan uang tersebut digunakan untuk apa saja.

"Kita tunggu saja. Kalau itu bukan haknya. Menyalahgunakan kewenangan, ya jelas ada masalah," tegasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Madiun, Sutardi mendukung langkah hukum jika memang ada indikasi dugaan korupsi di lingkungan PDAM Kota Madiun.

"Harapan kami penyidikan berjalan lancar dan pihak yang terkait harus kooperatif menyampaikan apa yang terjadi sebenarnya, sehingga akhir keputusan nanti bisa dipertanggungjawabkan," kata Sutardi.

Baca juga: Periksa 21 Saksi Kasus Dugaan Korupsi PDAM Kota Madiun, Kejaksaan Agendakan Panggil Dirut

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun ini juga menyayangkan karena dugaan kasus tersebut berjalan bertahun-tahun, yaitu mulai tahun 2017.

Menurutnya, Pemkot Madiun harus melakukan evaluasi terhadap sistem pembayaran tenaga harian lepas agar kasus dugaan serupa tak terulang.

"Itu menunjukkan bahwa sistem pengawasan perlu diperbaiki dan disempurnakan, sehingga pelaksana dan pengawasan bisa seimbang, saling mengawasi," terangnya.

Lebih lanjut, walaupun saat ini PDAM sedang diterpa isu miring, Sutardi berharap pelayanan PDAM terhadap masyarakat Kota Madiun tetap berjalan sebaik mungkin.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved