Breaking News:

Berita Pemprov Jatim

Diperluas, 25 Daerah di Jatim Akan Masuk Program Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa tahun 2022 mendatang, program percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Jatim akan dip

Penulis: Fatimatuz Zahroh | Editor: Ndaru Wijayanto
SURYA/Fatimatuz Zahroh
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa tahun 2022 mendatang, program percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Jatim akan diperluas. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Fatimatuz Zahroh

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa tahun 2022 mendatang, program percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Jatim akan diperluas. 

Jika saat ini program tersebut menyasar lima kabupaten yaitu Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro dan Lamongan, ke depan akan ditambah menjadi 25 daerah.

Hal itu disampaikannya, Rabu (3/11/2021). Ia mengatakan bahwa perluasan ini menjadi keputusan pemerintah pusat. Yang telah dikoordinasikan bersama Pemprov Jatim, BPS dan juga sejumlah terkait. 

"Kita sudah dapat surat dari Kemendagri, di 2022 itu akan tambah lagi untuk daerah yang mendapatkan konsen penanggulangan kemiskinan ekstrem. Ada 25 kabupaten kota akan masuk dalam panggulangan kemiskinan. Tulungagung dan Surabaya juga masuk," tegas Khofifah. 

Baca juga: 5 Daerah di Tulungagung Masuk Kriteria Kemiskinan Ekstrem, Pemkab Segera Lakukan Evaluasi

Dengan adanya arahan dari Pemerintah Pusat tersebut, Gubernur Khofifah memastikan bahwa Pemprov akan sinergi dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim. 

Lebih lanjut, selama ini, sejatinya Pemprov Jatim juga sudah memberikan sejumlah intervensi dalam penanganan kemiskinan. 

Baca juga: BREAKING NEWS, Perahu Penyebrangan Terbalik di Tuban, Belasan Penumpang Tenggelam, 8 Masih Dicari

Intervensi yang dilakukan berbasis tiga strategi program yaitu menurunkan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

Khofifah menyebut jika Pemprov Jatim telah mematok target yang sama dengan yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo, bahwa Kemiskinan Ekstrem harus bisa dihilangkan pada akhir 2024. 

Baca juga: Pembobolan Minimarket Marak di Kabupaten Madiun dan Daerah Sekitarnya, Polisi Duga Pelakunya Sama

"Fokus program pertama yaitu menurunkan beban pengeluaran, dimana Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Plus kepada 50.000 Lansia, kemudian juga anggaran senilai Rp 14,4 miliar untuk 4.000 orang pada Program Asistensi Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD)," tegas Khofifah. 

Tidak hanya itu, APBD pemprov juga dialokasikan untuk pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin sebesar Rp 1,35 miliar dan biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp 882 miliar. 

Sedangkan untuk fokus Peningkatan Pendapatan, Pemprov Jatim juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,85 miliar untuk Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Rp 1,35 miliar untuk Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Anti Poverty Program sebesar Rp 3,9 miliar. 

Dan yang ketiga, guna peminimalan Wilayah Kantong Kemiskinan telah dialokasikan pula Rp 2,45 miliar untuk 1.400 Rumah Tangga (RT) melalui program Elektrifikasi bagi masyarakat miskin dan rentan miskin, serta Program Renovasi Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) sebesar Rp 30 miliar untuk 2.000 unit rumah. 

Sedangkan untuk intervensi tahun 2022 akan dihitung kembali mengingat akan ada perluasan ke 25 kabupaten/ kota lainnya.

"InsyaAllah, saya optimistis jika seluruh program dan intervensi tersebut berjalan massif dan lancar maka angka kemiskinan ekstrem di Jatim dapat turun signifikan," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved