Breaking News:

Berita Pemprov Jatim

Membanggakan, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Jatim di Atas Rerata Nasional

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi Jawa Timur tahun 2020 melampaui pencapaian nasional. 

Penulis: Fatimatuz Zahroh | Editor: Ndaru Wijayanto
SURYA/Fatimatuz Zahroh
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat memimpin rakor terkait indeks pembangunan ekonomi eksklusif Jatim, Rabu (3/11/2021) 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network Fatimatuz Zahroh

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi Jawa Timur tahun 2020 melampaui pencapaian nasional. 

Berdasarkan data yang dirilis Badan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nilai indeks ekonomi inklusif Jawa Timur mencapai 5,92 atau di atas rerata nasional yang mencapai 5,52. 

Di pilar 1 pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Jawa Timur tahun 2020 berada di angka 4,90 sementara nasional 4,64. 

Begitu juga di pilar 2, di mana pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan Jawa Timur mencapai 6,52 atau jauh di atas nasional yang hanya 4,62. 

Baca juga: Sowan Kiai NU, DPW PPP Jatim Pastikan Siap Rangkul Kalangan Gus dan Ning Pesantren

Sementara itu, di pilar 3 dalam hal perluasan akses dan kesempatan Jawa Timur berhasil meraih angka 7,83, sedangkan nasional 6,56. 

"Capaian ini merupakan prestasi membanggakan mengingat banyaknya indikator yang dijadikan pengukuran dalam indeks ini," ungkap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Rabu (3/11/2021). 

Pasalnya Pemprov Jatim baru saja menggelar rakor terkait langkah strategis sektor-sektor fundamental untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Jawa Timur. 

Baca juga: Tirukan Konten Viral Salam dari Binjai, Puluhan Pohon Pisang di Lamongan Rusak Dipukuli Anak-anak

Lebih lanjut, Khofifah mengatakan, di tengah Pandemi Covid-19, Pemprov Jatim terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Selain itu upaya meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah juga terus dilakukan. Termasuk peningkatan akses ke sarana kesehatan dan pendidikan. 

Khofifah memaparkan, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan instrumen yang telah dikembangkan Kementerian PPN/Bappenas RI untuk mengukur, memantau dan mengendalikan kualitas pembangunan ekonomi dari tahun ke tahun.

IPEI terdiri dari tiga pilar utama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan  ekonomi , pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan perluasan akses dan kesempatan. Pilar utama ini dibagi lagi atas delapan pilar dengan 21 indikator.

Nah, 21 indikator yang digunakan untuk mengukur IPEI tersebut, lanjut Khofifah, antara lain pertumbuhan PDRB riil per kapita, share sektor manufaktur terhadap PDB, rasio kredit perbankan terhadap PDRB nominal.

Selain itu juga persentase penduduk miskin, harapan lama sekolah hingga rasio jumlah rekening kredit perbankan UMKM terhadap rekening kredit keseluruhan.

"Dalam setiap rencana pembangunan kami selalu mengupayakan bagaimana program yang digulirkan dapat mendorong pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, buta huruf, beban utang, mencegah penyebaran penyakit, kesetaraan gender, dan menjaga kerusakan lingkungan," tegasnya. 

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved