Breaking News:

Berita Kabupaten Pasuruan

Oknum Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Diduga Hentikan Proyek Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah

Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan diduga menghentikan proyek pembangunan tempat pengolahan sampah di Desa Kalirejo. Ini jawaban anggota dewan.

Penulis: Galih Lintartika | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Galih Lintartika
Tempat pengolahan sampah di Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, yang diduga dihentikan paksa oleh oknum anggota dewan, Senin (8/11/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Galih Lintartika

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Seorang oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan diduga menghentikan proyek pembangunan tempat pengolahan sampah di Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan.

Informasi yang didapatkan, proyek bernilai Rp 154 juta ini diminta untuk dihentikan oleh Hd, anggota DPRD Kabupaten Pasuruan.

Penghentian ini dilakukan karena pelaksana dianggap tidak permisi pada anggota dewan yang bersangkutan. Proyek ini dianggap sebagai usulan anggota dewan

"Anggota dewan tersebut meminta saya (pelaksana proyek) untuk menghentikan pekerjaan sementara," kata Pepen, pelaksana lapangan proyek, Senin (8/11/2021).

Bahkan, lanjut Pepen, dirinya diminta untuk kembali berkonsultasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melanjutkan pekerjaannya.

"Saya diminta menghentikan pekerjaan yang sudah berjalan. Dia mengklaim, proyek itu merupakan usulan Pokirnya," tambah dia.

Sekadar informasi, proyek itu sudah dikerjakan Pepen dan pekerjanya selama satu minggu. Namun dia mengatakan, tiba-tiba proyek itu diminta untuk dihentikan.

Aktivis Masyarakat Antikorupsi Anggaran Rakyat (Makar) Kabupaten Pasuruan, Hanan, menyatakan keprihatinannya atas perilaku anggota dewan tersebut.

Baca juga: Kantor Dishub Kota Pasuruan Disatroni Maling, Yamaha Nmax Raib, Padahal Ada Anggota Berjaga di Pos

Menurutnya, anggota Dewan tidak memiliki kewenangan menghentikan proyek yang sudah berjalan dengan dasar apapun.

"Tindakan anggota dewan ini adalah tindakan inkonstitusional. Dewan tidak memiliki kewenangan menghentikan paksa proyek yang sudah berjalan," urainya.

Ia mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk menindaklanjuti informasi ini. Ia berpendapat, APH harus menyikapi hal ini.

"Anggota dewan tidak boleh bertindak arogan atau cenderung seenaknya sendiri. Tindakan ini harus menjadi perhatian APH," papar dia.

Secata terpisah, Hd mengaku tidak pernah memerintahkan siapapun untuk menghentikan proyek pembangunan tempat pengolahan sampah itu.

"Informasi itu tidak benar. Yang meminta menghentikan bukan saya, tapi kades. Silakan klarifikasi ke sana, saya aja tidak pernah tahu lokasi proyeknya dimana," paparnya.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved