Breaking News:

Berita Malang

Respon Pandangan Umum Fraksi, Bupati Malang Targetkan Pembangunan Alun-alun

Bupati Malang, Muhammad Sanusi merespon pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang dalam pembahasan rapat paripurna pada Selasa (9/11/2021). R

Penulis: Erwin Wicaksono | Editor: Ndaru Wijayanto
surya/erwin wicaksono
Rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Malang pada Selasa (9/11/2021). 

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Bupati Malang, Muhammad Sanusi merespon pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang dalam pembahasan rapat paripurna pada Selasa (9/11/2021).

Realisasi wacana pembangunan alun-alun pertama di Kabupaten Malang masih belum menemui titik terang.

Wacana pembangunan Alun-alun Kepanjen sejatinya telah mencuat sejak tahun 2017.

Terkendalanya pembangunan Alun-alun pertama di Kabupaten Malang tersebut masih diakibatkan masalah klasik yang belum menemui titik temu. Yakni proses pembebasan lahan yang alot.

Selain itu, pandemi Covid-19 membuat Pemerintah Kabupaten Malang melakukan refokusing anggaran.

Baca juga: Dalam Sehari, Densus 88 Mabes Polri Cokok 5 Orang Terduga Teroris di 4 Kabupaten Jatim

Alun-alun Kepanjen rencananya dibangun di sekitar Pendopo Panji Kepanjen. Lahan yang dijadikan alun-alun memiliki luas 5 hektar. 

"Dari pengadaan tanahnya masih belum bisa dilakukan. Perlu dikaji ulang," ujar Sanusi usai hadiri rapat paripurna.

Menurut Sanusi, negoisasi pengadaan lahan yang dilakukan Pemkab Malang juga masih belum menemui titik temu hingga kini. Terbaru, pemilik lahan mengeluarkan keputusan tidak bersedia menjual lahan tersebut.

"Pada waktu negosiasi pembahasan tanah beserta izinnya RTRW ada perubahan. Sehingga pengadaan tanah tak bisa dilakukan. Juga pemilik tanahnya  tidak ada yang mau menjual," bebernya.

Bersama DPRD Kabupaten Malang, Sanusi menegaskan terus mencari solusi untuk mewujudkan realisasi pembangunan alun-alun. Terkait anggaran yang dibutuhkan, Sanusi menyatakan belum bisa menerangkan secara gamblang.

"Nah ini dikaji ulang, mana yang tepat untuk dijadikan alun-alun. Targetnya 2022 ini. Ya nanti ada lokasinya di Kepanjen lah. Anggarannya nanti. Pembahasan lahannya dulu. Nanti dilihat namun pasti lebih mahal sepertinya. Berapa yang dibutuhkan tergantung nanti," jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi menuturkan, realisasi Kecamatan Kepanjen sebagai ibu kota Kabupaten Malang jadi prioritas pembahasan beberapa waktu kedepan.

"Dari PDI Perjuangan terkait agar ada percepatan perwujudan Kepanjen sebagai ibu kota Kabupaten Malang. Kami melihat kembali RTRW yang menjadi acuan pembangunan di ibu kota Kabupaten Malang, Kepanjen," beber Darmadi.

Darmadi tak menampik jika pihaknya menemui kendala-kendala yang tak mudah. Kendala tersebut membuat percepatan Kepanjen jadi ibu kota Kabupaten Malang terus tersendat hingga kini. Padahal wacana tersebut telah didengungkan sejak masa pemerintahan Bupati Rendra Kreshna.

"Salah satu yang menjadi atensi kami untuk diwujudkan yakni pembangunan alun-alun pertama di Kabupaten Malang. Progesnya memang agak lambat. Salah satu pemicunya yakni terkendalanya pembebasan lahan. Sebagai solusi, kami akan mencarikan alternatif lokasi pembangunan alun-alun," tutur Darmadi. 

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved